YPJ 2010 Bukan Sebagai Badan Penyelenggara Universitas Batanghari

Sudah Terang-Benderang Kasus Unbari (1)

Oleh: Abdul Bari Azed

NAMPAKNYA ada tiga berita online di media soail di akhir bulan April 2023 yang baru lalu tentang Universitas Batanghari patut dicermati serta di analisis.secara yuridis-empiris.

Ketiga berita online tersebut adalah masing-masing  1. Bawa Kasus Unbari ke Mabes Polri Camelia Tujnuk Yusril Ihza Mahendra sebagai Kuasa Hukum 2. Diduga Melakukan Tindak Pidana, Gubernur Jambi Dipolisikan serta 3. Pemprov Jambi Buka-Bukaan Tentang Masalah yang Sebenarnya Terjadi di Unbari.

Ketiga berita tersebut di atas merupakan berita yang sangat menarik perhatian publik Provinsi Jambi. Dalam kajian ilmu jurnalistik ke tiga berita tersebut tergolong "interesting news" serta betul-betul digolongkan news.

BACA JUGA:Dua Yayasan Berebut Universitas Batanghari

Sebab ada adagium di kalangan wartawan bahwa jika seekor anjing menggigit manusia itu biasa dan bukan sebuah news, tetapi apabila seorang manusia menggigit seekor anjing itu baru news, serta akan menarik perhatian publik.

Ada baiknya penulis mengutip ke tiga berita tersebut agar publik dapat mengetahui serta syukur-syukur dapat mengkajinya.

Berita pertama bawa Kasus Unbari ke Mabes Polri, Camelia Tunjuk Yusril Ihza Mahendra sebagai Kuasa Hukum (Jambi Link 21 April Headline) Camelia Puji AStuti mendatangi Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bulan Bintang di Jakarta Rabu ,19 April 2023 lalu.

Kedatangan orang nomor satu YPJ ini meminta bantuan hukum terkait intervensi Pemerintah Provinsi Jambi tentang kedudukan YPJ sebagai pengelola Universitas Batanghari (Unbari) Jambi. Permasalahan yang muncul di Unbari sebenarnya berawal dari tahun 2021 kata Firmansyah, dimulai dengan adanya dua versi statuta Unbari, versi YPJ dan versi Senat.

Tanggal 24 September 2021 Senat Unbari memperpanjang jabatan Fachruddin Razi sebagai Rektor, sedangkan YPJ pada tanggal 28 Desember 2021 mengangkat Yunan Surono sebagai Plt Rektor Unbari. Karena terjadi dualisme kepemimpinan di Unbari maka LLDIKTI Wilayah X yang meliputi Sumatera Barat, Riau, Kepri dan Jambi mengupayakan penyelesaian kemelut dualisme tersebut.

Berita kedua Diduga Melakukan Tindak Pidana, Gubernur Jambi Dipolisikan (Jambi Bekasitodaycom 26 April 2023 headline) penulis kutip sebagian beritanya Diduga melakukan tindak pidana memasuki pekarangan orang lain tanpa izin, melakukan pengerusakan dan mengambil hak tanpa seizin pemilik yang sah.

Gubernur Jambi dan kawan-kawan dilaporkan ke Polisi oleh YPJ yang diketahhui sebagai pengelola sekaligus pemilik legalitas yang sah atas kampus Universitas Batanghari.

Hal ini dibenarkan Firmansyah SH,MH menurutnya dirinya telah membuat Laporan Polisi *(LP) di Mabes Polri mewakili YPJ pengelola sekaligus pemilik legalitas yang sah atas kampus Universitas Batanghari Jambi.

Sumber: