Kampung Bahagia Bukan Sekadar Janji Politik, Rp100 Juta per RT Wujud Pemerataan Pembangunan Dari Akar Warga

Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA), pemerintah menyiapkan fasilitator khusus untuk mendampingi setiap RT agar program berjalan sesuai pedoman.

Maulana menyebut, semangat Kampung Bahagia adalah bagian dari gerakan besar “Kota Jambi Bahagia” yang ia gagas sejak awal masa kepemimpinannya.

Selain program 100 juta per RT, pemerintah juga meluncurkan Kartu Bahagia, Balai Latihan Kerja Tematik, hingga Kota Tangguh sebagai wujud pembangunan manusia seutuhnya.

“Bahagia itu bukan hanya soal infrastruktur. Tapi juga tentang rasa aman, saling peduli, dan gotong royong. Program ini ingin mengembalikan ruh itu,” jelasnya.

Di sela kegiatan, beberapa ketua RT dan anggota Pokja Kampung Bahagia tampak antusias. Salah satunya mengaku baru kali ini pemerintah memberikan ruang penuh bagi masyarakat untuk menentukan sendiri prioritas pembangunan.

“Selama ini kami hanya menerima hasil kebijakan. Sekarang kami ikut merencanakan dan mengelola. Rasanya kami lebih didengar,” ujar salah satu Ketua RT di Paal Merah.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi, Saiful Roswandi, menilai langkah Pemkot Jambi ini sebagai terobosan berani yang membutuhkan pengawasan partisipatif dari semua pihak.

“Program ini bukan uang untuk pengurus RT, tapi untuk masyarakat. Jadi tanggung jawabnya juga bersama-sama. RT harus memastikan dana digunakan tepat sasaran, tanpa nepotisme,” ujarnya.

Ombudsman membuka ruang aduan bagi masyarakat jika menemukan kejanggalan dalam pelaksanaan di lapangan. “Kalau ada temuan, laporkan. Biar kami telusuri apakah itu kelalaian atau kesengajaan,” tambahnya.

Pendekatan ini, menurut Saiful, penting untuk membangun budaya pemerintahan yang terbuka dan akuntabel. “Yang ingin kita wujudkan bukan hanya program yang sukses, tapi juga cara kerja yang jujur dan bertanggung jawab,” pungkasnya. (mg1/hfz)

 

Sumber: