Banyak Kepala Daerah Ditangkap KPK, Bisakah Partai Politik Dimintai Pertanggungjawaban?
Mochammad Farisi, LL.M--
Ya, harus bisa! Ketika banyak kepala daerah ditangkap KPK dengan pola yang sama: biaya politik tinggi, utang kampanye, dan rekrutmen partai yang transaksional—maka ini bukan lagi soal oknum, melainkan kegagalan sistemik partai politik.
Cara meminta pertanggungjawaban partai politik, pertama bisa melalui gugatan warga negara (Citizen Lawsuit), kedua melakukan judicial review UU Parpol ke Mahkamah Konstitusi (MK), ketiga melalui jalur Legislasi Revisi UU Pemilu/Parpol.
“Partai politik tidak bisa terus menikmati kekuasaan tanpa memikul tanggung jawab. Jika kader hasil seleksi partai berulang kali korup, maka yang bermasalah bukan hanya orangnya, tetapi sistem partainya. Demokrasi tidak boleh melindungi kegagalan institusional.” (*)
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
