Zohran Mamdani dan Pelajaran bagi Calon Kepala Daerah di Indonesia

Oleh Assist Prof. Mochammad Farisi, LL.M

Kemenangan yang Mengguncang Peta Politik Amerika

Pemilihan Wali Kota New York 2025 mencatat sejarah baru: Zohran Mamdani, seorang imigran muda keturunan Uganda-India, menjadi wali kota Muslim pertama dan termuda dalam sejarah kota tersebut. 

Kemenangannya tak hanya simbolik, tetapi juga ideologis—ia mengusung sosialisme progresif di tengah masyarakat yang mayoritas liberal, dan menegaskan keberpihakannya pada keadilan sosial serta solidaritas terhadap rakyat Palestina.

BACA JUGA:Dibina Pertamina, Mimpi Punya Gaji UMR Kelompok Berlian Progo Lewat Kacang Koro Jadi Nyata

Awalnya diremehkan karena dianggap “terlalu kiri” dan “terlalu muda”, Mamdani justru meraih lebih dari 50% suara—tertinggi sepanjang sejarah pemilu New York. Ia menumbangkan lawan-lawan kuat, termasuk mantan gubernur dan figur yang didukung oligarki politik, bahkan Presiden Donald Trump. 

BACA JUGA:Serahkan Sertipikat Hak Pakai kepada Menteri Luar Negeri, Menteri Nusron: Langkah Amankan Aset Negara

Yang menarik, Mamdani memenangkan hati publik bukan dengan politik identitas sempit, melainkan dengan narasi universal tentang keadilan sosial, kesetaraan, dan pelayanan publik.

Simbol Baru Hak Politik dan Toleransi

Dari kacamata hukum internasional, kemenangan ini adalah wujud nyata dari prinsip yang terkandung dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), terutama Pasal 25, yang menegaskan hak setiap warga negara untuk: 1) Berpartisipasi dalam pemerintahan; 2) Memilih dan dipilih dalam pemilihan yang bebas dan jujur; 3) Mendapat akses yang setara terhadap jabatan publik.

BACA JUGA:Menteri Nusron: Empat Visi Presiden Prabowo Bertumpu pada Pemanfaatan Tanah dan Tata Ruang yang Berkeadilan

Sebagai negara pihak ICCPR, Amerika Serikat memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak tersebut tanpa diskriminasi atas dasar agama, ras, atau asal-usul etnis (Pasal 2 dan 26 ICCPR). 

Dalam konteks Mamdani, negara menjamin haknya sebagai Muslim dan imigran untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik tanpa hambatan hukum.

Kemenangan ini juga menghidupkan kembali nilai-nilai non-discrimination dan equality before the law di tengah maraknya islamofobia. 

Sumber: