Perpres Masih Direvisi! Kendaraan Tak Boleh Sembarangan Konsumsi BBM Pertalite

JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO.ID- Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi khususnya Pertalite terus diperketat.

Hal ini dikarenakan agar BBM yang disubsidi Pemerintah tersebut agar tepat sasaran dan tepat volume bagi yang membutuhkan.

Karena, fakta di lapangan banyak kendaraan yang seharusnya tidak boleh mengonsumsi BBM Pertalite ternyata masih banyak mengisi BBM RON 90 tersebut.

Akibatnya, kuota BBM subsidi terancam bakal tidak sampai hingga akhir tahun 2023.

Untuk itu, pemerintah terus mendorong segera diterbitkannya revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 yang menjadi regulasi acuan penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran.

Dalam revisi tersebut akan mengatur detail kriteria kendaraan yang dapat mengisi Pertalite dan juga tengah mengkaji untuk membuat perbedaan harga Pertalite sesuai dengan jenis kendaraannya.

"Saya menghimbau, pertalite itu untuk masyarakat yang membutuhkan, jadi kalau yang mampu janganlah menggunakannya karena bukan peruntukannya," tegas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji di Jakarta, Selasa (17/10) lalu.

Sejauh ini, Pertamina tengah melakukan uji coba pembatasan pembelian Pertalite khususnya bagi kendaraan roda empat di beberapa daerah.

Setiap pembeli diwajibkan memiliki Quick Response (QR) Code untuk dipindai oleh petugas SPBU sebelum melakukan pembelian. Uji coba tersebut dilakukan di 41 kota dan kabupaten yang tersebar di tiga provinsi yakni Aceh, Bangka Belitung, dan Bengkulu. Uji coba juga dilakukan di Timika, Papua.

Sebagai informasi, konsumen pengguna yang belum dapat QR Code , selain mendaftar secara langsung pada program subsidi tepat yang bisa diakses melalui website atau melalui aplikasi MyPertamina, juga bisa melakukan pendaftaran pada sekitar 1.300 titik booth pendaftaran offline yang tersebar di seluruh Indonesia.

Hal ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat yang mengalami kesulitan saat melakukan pendaftaran di website.

Sementara itu, eskalasi konflik antara Israel dan Palestina bakal berimbas pada kenaikan harga minyak dunia. Kebutuhan minyak menjelang musim dingin pun diproyeksikan kerek inflasi secara global. Namun pemerintah tetap optimis mampu mengatasi dampak kenaikan harga minyak dunia tersebut.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji mengatakan dampak perang timur tengah saat ini belum berdampak besar ke harga minyak dunia. Namun jika perang berlangsung lama maka akan berpengaruh ke impor minyak mentah dan impor BBM RI.

"Sampai hari ini dampaknya masih belum signifikan walaupun kita tahu harga minyak mendekati USD90 per barel, namun kalau ini berlangsung cukup lama saya kira akan berpengaruh," Jelas Tutuka.

Sumber: