36 Desa Bakal Pilkades, Dukcapil Batanghari Siapkan Pelayanan Keliling

MUARABULIAN, JAMBIEKSPRES.CO.ID- Sebanyak 36 Desa di Kabupaten Batanghari bakal menggelar Pemilihan Kepala Desa Serentak. Dalam Pilkades tersebut Pemerintah Kabupaten Batanghari telah menyusun anggaran dan berbagai persiapan. Senin (30/05).

Menyikapi hal tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batanghari melakukan koordinasi bersama Kasi Pemerintahan Se-kabupaten Batanghari terkait dengan agenda Pilkades di 36 Desa yang akan dilaksanakan Dinas PMD di Tahun 2022.

Kepala Dinas Dukcapil Ade Febriandi meminta kepada perangkat desa yang menjadi mitra Dukcapil yang ikut dalam tim pelayanan di desa - desa untuk segera merapikan data.

Begitu juga untuk program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batangahari terhadap pelayanan keliling yang terintegrasi di Batanghari, Ade meminta pelayanan ini dapat disukseskan oleh tim sebagaimana yang telah diharapkan.

"Jadi, Kita dibantu oleh Bapak Bupati itu satu unit kendaraan operasional untuk pelayanan terintegrasi di desa - desa. Dan untuk tim ini terus berkililing untuk mencetak semua dukemen seperti KTP, KK, KIA, termasuk Akta kelahiran, " bebernya.

Dan adapun bentuk kerjasama antara petugas pelayanan keliling dan tim yang ada di desa-desa, kata Ade, nantinya diharapkan tim yang bertugas di Desa mempersiapkan/mengumpulkan masyarakat yang ingin melakukan perekaman.

"Kalau kemaren kan masih terpisah- pisah. Sekarang enak, sudah satu tim disitulah perekaman KTP, KK, KIP dan Akta. Jadi satu kali turun ke desa itu bisa langsung tuntas. Tinggal lagi tim yang desa mempersiapkan masyarakatnya," terangnya 

Mengenai program Nasional, seperti buku pokok-pokok pemakaman. Ade berharap Tim yang ada di desa segera berkoordinasi dengan desa - desa untuk mengambil data yang valid untuk segera dilaporkan kepada dinas.

" Itukan yang tahu yang dimakamkan desa masing-masing-masing. Jadi Kita harapkan di Desa itu sudah tercatat siapa yang dimakankan disitu, kapan meninggalnya, selanjut ditindak lanjuti dengan melaporkan ke dinas," ujarnya.

Selain tiga poin ini, Ade juga menyebutkan, ada beberapa persoalan yang turut dibahas dalam rakor tersebut. Diataranya, mengenai persiapan pelayanan di desa-desa hasil koordinasi sebelumnya bersama Kemendagri.

"Mungkin, desa siap karena ada petugas yang sudah Kita siapkan. Masalahnya, tinggal jaringan yang perlu kita koordinasi bersama Kominfo. Kalaupun jaringan tidak bisa dianggarkan mungkin bisa dianggarkan APBDes perubahan," tuturnya.(rza)

Sumber: