BPH Migas Sidak SPBU di Sulsel, Cek Penggunaan QR Code dan Surat Rekomendasi

JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO.ID- Distribusi BBM subsidi tepat sasaran menjadi konsentrasi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Terbaru, sebelum menggelar acara Sinergi BPH Migas dan DPR RI di Sulawesi Selatan, Anggota Komite BPH Migas Iwan Prasetya Adhi dan Wahyudi Anas melakukan monitoring Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel), pada hari Sabtu-Ahad, 16-17 September 2023.

Dalam monitoring di SPBU 74.902.25 Jalan Pengayom, Panakkukang, Kota Makassar, Iwan menekankan pentingnya penggunaan QR Code dan Surat Rekomendasi bagi Konsumen Pengguna yang meliputi Usaha Mikro, Perikanan, Pertanian, dan Pelayanan Umum.

“Kami temukan di lapangan terdapat masyarakat yang memiliki lebih dari satu QR Code. Kemudian untuk Surat Rekomendasi, ada dalam satu Kartu Keluarga memiliki lebih dari satu Surat Rekomendasi, ini menjadi catatan dan evaluasi kami untuk pembehanan aturan terkait penerbitan surat rekomendasi oleh pemerintah daerah agar proses verifikasi dan penerbitannya lebih baik lagi kedepannya,” ungkapnya.

Sementara, saat ditemui di SPBU 74.909.91 Jalan Sawerigading Wajo, Wahyudi meminta SPBU mendukung pemerintah dalam pengawasan BBM bersubsidi tepat sasaran.

“Jangan sampai pemanfaatan subsidi ini tidak tepat sasaran, karena BBM subsidi menggunakan uang negara, pemanfaatannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga pendistribusian BBM, diharapkan harus tepat sasaran dan tepat volume,” pungkasnya.

Hadir mendampingi dalam kegiatan monitoring ini, Sales Branch Manager Pertamina Patra Niaga Makassar Hendra Saputra dan Sales Branch Manager Pertamina Patra Niaga Wajo Muhammad Herdiansyah. 

Sementara itu, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berkomitmen mengupayakan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tepat sasaran dan tepat volume.

Hal tersebut diungkapkan Anggota Komite BPH Migas Iwan Prasetya Adhi dan Wahyudi Anas dalam kegiatan Sinergi BPH Migas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Wajo, Sulawesi Selatan, Ahad (17/8/2023).

Di samping itu, BPH Migas juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi penyaluran BBM subsidi.

Iwan menyampaikan, distribusi BBM, terutama BBM subsidi, diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak, itulah sebabnya menjadi penting untuk mendata masyarakat pengguna BBM subsidi.

Penggunaan teknologi pemindai merupakan salah satu cara untuk memastikan masyarakat mendapatkan haknya.

“Penggunaan BBM bersubsidi harus diatur sesuai ketetapan, salah satunya dengan penggunaan QR Code, dan juga Surat Rekomendasi bagi Konsumen Pengguna. Penerbitan surat rekomendasi agar para petani, nelayan, UMKM dan pelayanan umum dapat menikmati BBM besubsidi dengan mudah dan tepat sasaran,” ujar Iwan.

Lebih lanjut, Iwan menyampaikan bahwa acara Sinergi BPH Migas dan DPR RI ini menjadi sarana untuk mendapatkan masukan masyarakat dalam pelaksanaan distribusi BBM sekaligus menjadi tempat diskusi untuk mencari solusi terkait persoalan BBM, khususnya di wilayah Wajo dan sekitarnya.

Sumber: