BPH Migas Memberi Perhatian Khusus Terkait Pengawasan Penyaluran BBM Tepat Sasaran

JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO.ID- Pentingnya menjaga ketersediaan pasokan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite bagi masyarakat yang berhak, menjadi perhatian Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Hal ini didasari adanya kenaikan konsumsi BBM seiring meningkatnya kegiatan perekonomian. Untuk itu, pengawasan pendistribusian BBM perlu dilakukan dengan baik.

“Perlu kita upayakan instrumen yang bisa membantu menjaga agar kuota tersebut terpenuhi. Melalui aplikasi ini (MyPertamina), kami harap subsidi tepat sasaran bisa sepenuhnya terlaksana dan subsidi tercukupi sampai akhir tahun,” ucap Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman saat menjadi pembicara di salah satu televisi swasta nasional, Senin (08/05/2023).

Terkait perbedaan pembatasan kuota di daerah, Saleh mengungkapkan BPH Migas belum mengeluarkan regulasi pembatasan konsumsi Pertalite. Adanya permintaan yang tinggi menyebabkan beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di daerah memiliki keterbatasan penyaluran atau kuota yang hampir habis.

Lebih lanjut, Saleh mengungkapkan saat ini masih menunggu penetapan Revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Menurutnya, subsidi disebut tepat jika mengarah kepada orang dibandingkan barang, karena subsidi barang beresiko lebih mudah disalahgunakan.

“Semoga (Revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014) bisa segera terbit tahun ini,” pungkas Saleh.

Sementara itu, Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Sugeng Suparwoto menanggapi bahwa esensi dari kebijakan mengenai subsidi adalah bagaimana dapat tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang berhak.

“Saya setuju dengan Pak Saleh, MyPertamina memang salah satu tools atau cara yang tepat untuk membaca real time konsumen yang memang perlu mendapat subsidi. Oleh karena itu kebijakan energi harus dipikirkan secara holistik, dan kami yakin sistem ini bisa membantu regulasi ke arah tepat sasaran. Tidak hanya tepat sasaran, kami bersama BPH Migas juga terus mengupayakan bagaimana pemakaian energi di masyarakat bisa Zero Emission,” jelas Sugeng. (*)

Sumber: