Tindak Keras dan Tegas Pelaku Penyerangan Tokoh Agama dan Tempat Ibadah

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto dengan tegas menyampaikan bahwa serangan terhadap tokoh agama maupun tempat ibadah merupakan tindakan melawan hukum. Untuk itu, dia meminta Polri sebagai aparat keamanan menangani setiap kasus penyerangan tersebut sampai tuntas. Dia juga ingin seluruh pelaku dan semua pihak yang terlibat mendapat sanksi yang keras dan tegas. 

Keterangan itu disampaikan Wiranto usai memimpin rapat koordinasi terbatas (rakortas) di kantor Kemenko Polhukam Jumat siang (23/2). Dia tidak mengelak bahwa jumlah serangan yang menyasar tokoh agama dan tempat ibadah sudah masuk kategori banyak. Sebab, bukan sekali atau dua kali terjadi. Melainkan berulang kali di berbagai daerah. Dia memastikan Polri tidak tinggal diam. ”Penyelidikan dan penyidikan masih berlangsung,” imbuhnya.

Untuk itu, Wiranto belum bisa membuka informasi yang sudah dia terima kepada publik. Mantan panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) itu ingin penyelidikan dan penyidikan dituntaskan lebih dulu. ”Kami akan bongkar,” kata dia tegas. Dia menyampaikan bahwa sanksi keras dan tegas kepada pelaku maupun pihak yang terlibat dalam penyerangan tokoh agama dan tempat ibadah yang terjadi belakangan tidak akan pandang bulu. 

Siapapun yang terlibat akan ditindak oleh aparat penegak hukum. ”Apakah itu perorangan, apakah kelompok, atau didalangi kelompok tertentu,” ucap Wiranto. Menurut dia sanksi tegas harus diberikan lantaran tindakan menyerang tokoh agama dan tempat ibadah bukan hanya melawan hukum, melainkan sudah melukai masyarakat. ”Perbuatan – perbuatan yang bisa berakibat merebaknya isu SARA, perbuatan yang bisa mengganggu pelaksanaan pilkada dan pemilu,” tambahnya. 

Lebih lanjut, Wiranto pun menyampaikan bahwa serangan kepada tokoh agama dan tempat ibadah juga bisa mematik terjadinya konflik di masyarakat. Karena itu, pemeritah meminta aparat keamanan memindak dengan keras dan tegas. ”Sekeras-kerasnya,” ucap dia. Pria yang juga mejabat sebagai ketua dewan pembina Partai Hanura itu menjelaskan, pilkada dan pemilu milik bersama. Bukan milik satu atau dua kelompok saja. ”Keberhasilan pilkada suksesnya bangsa ini,” ujarnya.

Sebaliknya, sambung Wirato, kegagalan pilkada serta pemilu tidak ubahnya kegagalan bangsa. Sebab, Indonesia merupakan negara yang berasas demokrasi. ”Maka siapapun yang mencederai itu (pilkada dan pemilu), mengganggu itu, mencoba menggagalkan itu, dia berkhianat kepada kepentingan bangsa,” bebernya. ”Siapapun dia, saya minta ditindak dengan keras, tegas, sesuai hukum yang berlaku,” tambah pria asal Jogjakarta tersebut.

Berkaitan dengan pesta demokrasi yang bakal berlangsung di tanah air, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto kembali memastikan bahwa TNI bersama Polri akan mengamankan pilkada serentak tahun ini maupun pemilu tahun depan. Selain soliditas, integiras dan netralitas kedua institusi tersebut dipastikan tetap terjaga sampai helatan pesta demokrasi tersebut tuntas. Tentu saja pilkada yang aman juga pemilu yang damai. Semua harus berlangsung tertib.

Hadi tidak memungkiri, banyak tersiar berita bohong atau hoax menjelang agenda politik tersebut berlangsung. Khususnya yang menyebar melalui media sosial. Bahkan, tidak sedikit pula ujaran kebencian yang bertebaran. Untuk itu, dia meminta TNI dan Polri bahu membahu menjaga masyarakat dari sebaran informasi menyesatkan itu. ”Mari kita sama-sama mengantisipasi hal tersebut demi terlaksananya pesta demokarasi yang aman dan sukses,” pintanya.

(syn/)

Sumber: