Sulit Bebas dari Utang, Status Investment Grade Pengaruhi Penawaran

JAKARTA – Utang Indonesia terus bertambah. Hingga akhir Februari 2018, jumlah utang negara telah mencapai Rp 4.034,8 triliun. Realisasi utang pemerintah pusat tersebut naik Rp 76,14 triliun bila dibandingkan dengan jumlah per akhir Januari yang sebesar Rp 3.958,66 triliun.

Nilai utang pemerintah Rp 4.034,8 triliun itu setara dengan 29,2 persen produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Sejauh ini pemerintah masih yakin dengan kemampuan bayar utang tersebut.

Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Kementerian Keuangan Scenaider C.H. Siahaan mengatakan, Indonesia sulit bebas dari utang. Setidaknya dalam waktu dekat. ”Bisa saja Indonesia bebas utang, asal APBN kita itu surplus. Masalahnya, sekarang kan masih defisit,” terangnya saat diskusi bersama media kemarin (15/3).

Scenaider menggambarkan, rata-rata jatuh tempo utang pemerintah sembilan tahun. Artinya, dalam jangka waktu sembilan tahun tersebut, rata-rata pemerintah membayar utang Rp 450 triliun plus bunganya. Jumlah tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan penerimaan Indonesia dari pajak. Yakni, rata-rata Rp 1.800 triliun per tahun.

Scenaider manambahkan, masih ada peluang utang Indonesia untuk meningkat. Sebab, Indonesia terus membangun perekonomian, terutama kebutuhan infrastruktur. Kendati demikian, dia meminta masyarakat tidak khawatir.

”Kita punya jatuh tempo rata-rata sembilan tahun. Artinya, kita melakukan pengelolaan utang. Pengelolaan itu ya artinya tidak semua Rp 4 ribu triliun tersebut jatuh tempo tahun ini,” jelasnya.

Direktur Departemen Statistik BI Tutuk S.H. Cahyono mengatakan, utang luar negeri Indonesia pada akhir Januari 2018 meningkat 10,3 persen secara year-on-year (yoy) menjadi USD 357,5 miliar atau sekitar Rp 4.914 triliun.

Sebanyak USD 183,4 miliar atau setara Rp 2.521 triliun di antaranya merupakan utang pemerintah dan USD 174,2 miliar atau Rp 2.394 triliun sisanya adalah utang swasta. Pertumbuhan utang luar negeri Indonesia per akhir Januari 2018 bersumber dari pertumbuhan utang sektor swasta sebesar 6,8 persen (yoy).

Sementara itu, sektor pemerintah dan bank sentral naik 13,7 persen (yoy). ”Utang kalau dari korporasi itu banyak meningkat sejak Indonesia dapat status investment grade akhir tahun lalu,” katanya. ”Sampai sekarang korporasi swasta tersebut utangnya meningkat, terutama di sektor keuangan. Tapi, bunga yang mereka bayar lebih rendah karena kita sudah masuk daftar negara layak investasi,” imbuh Tutuk.

Hal itu menjadi penanda bahwa tidak hanya pemerintah, swasta pun mulai agresif dalam memandang prospek ekonomi ke depan. Keyakinan terhadap peringkat investment grade yang dapat dipertahankan serta pertumbuhan ekonomi yang membaik membuat penawaran utang terus meningkat.

(rin/c25/fal)

Sumber: