KPK: Jangan Coba-coba!, Perencanaan dan Penganggaran Rawan Korupsi

‘‘Ini menjadi contoh di daerah lain. Saya mengharapakan bisa diundang pada Musrenbang di derah lain,’‘ kata Coki.

Kepala Bappeda Kota Jambi Doni mengatakan dalam Musrenbang yang dihadiri seluruh ketua RT tersebut, sektor infrastruktur, pendidikan dan kesehatan masih menjadi fokus Pemerintah Kota Jambi.

Saat ini tercatat sebagai 2.200 usulan yang sudah masuk ke Bappeda untuk pembangunan di 2019. Sebagian besar usulan terkait infrastruktur dan utilitas. ‘‘90 persen usulan infrastruktur seperti jalan lingkungan, air bersih dan lampu jalan,’‘ kata Doni.

Jika semua usulan direalisasikan, maka butuh anggaran Rp 1,2 triliun lebih. Anggaran yang tersedia hanya sekitar Rp 700 hingga Rp 800 miliar. Bappeda terus melakukan verifikasi sesuai dengan ketersediaan anggaran.

‘‘Sudah kita verifikasi menjadi 2000 usulan. Porsi yang kita pakai sekitar Rp 700 miliar. Perkiraan sesuai dengan kemampuan APBD, kita hanya mampu mengakomodir 30 persen dari yang diusulkan,’‘ katanya.

Doni berharap dengan e-planning ini partisipasi masyarakat terhadap pembangunan Kota Jambi semakin besar.  E-Planning juga berarti e-demokrasi. Masyarakat bisa ikut mengusulkan apa yang akan dibangun pemerintah dalam setahun kedepan. ‘‘Hanya menggunakan android mereka,’‘ katanya.

Sementara Nasir, Ketua DPRD Kota Jambi mengatakan, Pemerintah Kota Jambi harus tetap memperhatikan pembangunan kawasan yang masyarakatnya kurang melek internet. ‘‘Tidak semua masyarakat Kota Jambi yang melek internet dan bisa menggunakan aplikasi e planning di android mereka,’‘ katanya.

Pjs Wali Kota Jambi M Fauzi mengatakan, dari proses Musrenbang ini seluruh usulan masyarakat akan diakomodir. Nantinya akan disesuaikan dengan anggaran yang ada.

‘‘Tentu tidak semua usulan bisa kita akomodir. Kita akan sesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Juga faktor lainnya. Mana usulan yang harus menjadi prioritas dan mana yang masih bisa diundur tahun depan,’‘ katanya.

Evaluasi MoU, KPK Tambah Pendampingan

Sementara itu, sebagai tindak lanjut dari  penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) 21 November 2017 lalu, KPK RI melakukan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Program Terintegrasi dan Pembahasan Rencana Aksi Sektor Strategis Provinsi Jambi.

Selain melakukan monitoring, kedatangan KPK-RI juga melakukan sosialisasi pendampingan pada sector pertambagan. Jika sebelumnya pada bidang e-Planning, e-Budgeting, e-Perizinan, TPP.

‘‘Ada penambahan baru untuk pendampingan yang kita lakukan, selain evaluasi yang kemarin ditandatangani,’‘ kata Choki di Pemprov Jambi kemarin.

Dijelaskan Choky, penambahan pendampingan ini dilakukan dibeberapa sektor. Penambahan ini dilakukankarena ada laporan terkait pengelolaan yang menemui permasalahan.

Sumber: