DISWAY: Wali Kota Galina

 

Sin

Kocap kacarito..kakean kecap kurang mrico.. Petruk aka Prabu Kantong Bolong kagungan titah sabdo pandhito ratu..babat alas gung liwang liwung untuk dijadikan keraton kerajaan.. ### \"uangnya darimana ndoro?\" \"tenang 11.000 trilyun sudah di kantong\" \"lho sampeyan niku Prabu kantong bolong lho ndoro..mbok di cek dulu uangnya masih ada apa ndak\" \"YNTKTS\" ### kijang satu masuk kijang satu..yang baju merah jangan sampai lolos..!!! siap 69 #Sin

 

Mirza Mirwan

kepencet. Sengaja nunggu barang dua-tiga jam. Dan ternyata pukul 19.20 sudah hampir menyamai total komentar edisi Malam Kepahiang kemarin. Capek juga mengacak baca sekitar 65% komentar yang sudah ada. Tentang kekeliruan Pak DI menyebut Pak Bambang Susantono sebagai mantan Wamen PUPR, sudah ada yang mengoreksi tadi. Yang benar adalah Wamen Perhubungan. Malah pernah menjadi Plt Menhub setelah Pak E.E. Mangindaan -- Menhub -- dilantik jadi anggota DPR. Tentang gubernur membawa air dan tanah dari provinsi masing-masing. Apakah itu berkaitan dengan klenik? Wah, terlalu jauh, dan terkesan melecehkan intelektualitas dan religiositas Bu Khofifah (Jawa Timur) yang Ketum PB Muslimat NU dan Pak Zulkiflimansyah (NTB) yang kader PKS. Pak Jokowi sendiri, yang saya tahu, bukan orang yang percaya klenik. Jauh sebelum jadi presiden, saat baru menjadi walkot Surakarta, beliau pernah kedatangan \"orang pintar\" yang menawarkan untuk menyingkirkan makhluk gaib yang menjadi penunggu Loji Gandrung, rumah dinas walkot. Percaya? Nggaak. Dan orang pintar itupun undur (barangkali sambil misuh-misuh). Filosopi tanah dan air dari seluruh provinsi untuk dikumpulkan di IKN adalah agar siapapun presiden republik ini selalu ingat bahwa tanggung jawabnya untuk mencakup seluruh tanah air Republik Indonesia. Bukan hanya provinsi tertentu. Apakah setelah Pak Jokowi menyelesaikan masa jabatan kedua dan digantikan presiden lain proyek IKN berpotensi mangkrak? Saya, kok, yakin tidak. Pembentukan IKN sudah dikuatkan dengan UU. Kalaupun, misalnya, presiden setelahnya akan membatalkannya dengan PERPPU, itu tidak mudah. Harus mendapatkan persetujuan DPR untuk mengesahkannya. Kalau DPR tidak menyetujuinya, ya percuma. Sepertinya tadi sudah ada yang menyinggung soal itu. Dan kayaknya hanya presiden yang menganut asas \"pokoknya beda\" yang akan membatalkan UU IKN dengan PERPPU. Uang bisa dicari, tulis Pak DI. Benar. Banyak yang sinis kalau bicara soal utang. Padahal negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang, misalnya, utangnya bukan main besarnya. Bedanya, di AS atau Jepang, rakyatnya tak pernah nyinyir dengan utang pemerintahnya. Tabik.

 

Hardiyanto Prasetiyo

Nuwun sewu absensi njenengan mbleset bah, gubernur Banten itu diwakilkan oleh Wagubnya, kok gak disebutkan? Berarti seharusnya yg diwakilkan wagub ada 3 provinsi. Lalu disebutkan 31 gubernur yang hadir dan 2 diwakilkan wagubnya berarti jumlah provinsi total yg hadir 33, sedangkan jumlah provinsi ada 34. Pertanyaannya yang 1 provinsi kemana?

 

Fauzan Samsuri

Jadi ingat dulu waktu mau kuliah yang ke luar kota, selain bekal-bekal lain, ibu juga ngasih bekal segenggam tanah yang diambil dari pekarangan rumah, waktu saya tanya, ini untuk apa?, ibu saya bilang biar betah. Meski belum menemukan alasan akademisnya, tradisi ini juga saya lakukan untuk anak saya yang belajar di luar kota. Saya berfikir mungkin ini salah satu cara ikhtiar yang diajarkan ibu kepada saya.

 

Jeka Reader

Kalau mau lebih komplit seharusnya bukan hanya Tanah dan Air dari 34 provinsi yang dianggap sudah mewakili seluruh wilayah Indonesia.Tapi harus ada air laut dari 11 laut yang mengelilingi wilayah NKRI seperti laut laut : Jawa,Sawu,Maluku,Bali, Flores, Arafuru, Timor, Banda, Halmahera, Seram dan Maluku. Kalau mau lebih komplit lagi perlu diwakili *UDARA* dalam bentuk Balon dari wilayah kedaulatan NKRI, supaya kasus FIR dengan Singapore tidak terulang lagi.

Sumber: