BI Rates Turun, Apa Dampaknya Terhadap Sektor UMKM & Pembiayaan di Provinsi Jambi?

Penurunan BI Rates menjadi angin segar dan sinyal kuat bahwa Indonesia agar siap menjaga momentum pertumbuhan sekaligus menyeimbangkan antara stabilitas makro dan stimulus permintaan domestik, kondisi suku bunga yang turun akan mendorong sektor perbankan untuk lebih ekspansif dalam menyalurkan kredit, khususnya di sektor produktif seperti Industri manufaktur, UMKM dan perumahan rakyat.

 

Namun, ibarat  dua sisi mata uang prinsip kehati- hatian tetap diperlukan mengingat kondisi tekanan eksternal yang belum sepenuhnya reda masih memberikan dampak terhadap penurunan suku bunga yang terkesan terlalu cepat sehingga bisa jadi memicu arus modal keluar, melemahkan nilai tukar dan membebani cadangan devisa. Dalam hal ini, peran Bank Indonesia yang memitigasi respons moneter harus dibarengi dengan koordinasi bersama pemerintah dibidang fiscal dan kebijakan sektoral agar stimulus yang diberikan secara efektif berdampak pada sektor riil.

 

Kolaborasi adalah Kunci

 

Pertanyaan klasik yang harus dijawab adalah bagaimana sinergi konkrit antara Bank Indonesia, OJK, Perbankan dan Pemerintah Daerah dapat memitigasi risiko pembiayaan sektor informal melalui kebijakan sektoral dan fiskal yang responsif.  Pendampingan intensif dari Dinas terkait, Lembaga keuangan dan Akademisi dalam meningkatkan literasi keuangan UMKM serta mendorong perbankan lokal dalam meluncurkan produk kredit tanpa agunan berbasis trust dan karakter  bisa menjadi salah satu solusi agar penurunan suku bunga ini tidak hanya menambah likuiditas di Bank, tetapi benar-benar terpantau mengalir kelapangan menyentuh sektor usaha kecil dan mikro.

Disinilah peran Bank Indonesia dan Perbankan Nasional di daerah menjadi krusial, insentif likuidasi dari BI harus dimanfaatkan optimal untuk menyalurkan kredit dengan bunga rendah, terutama lewat skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan produk perbankan yang menyasar pada pembiayaan UMKM dan lainnya. 

 

Kebijakan Bank Indonesia hanya akan berdampak optimal bila dikawal melalui sinergi holistik antara Pemerintah, Perbankan, Akademisi dan masyarakat sehingga penurunan kredit dapat diikuti dengan langkah nyata  melalui percepatan kredit produktif, pengendalian inflasi  pangan yang kolaboratif serta penguatan UMKM lokal.

 

Disamping itu,  peran TPID dan Akademisi juga sangat dibutuhkan terutama dalam penyampaian informasi harga dan stock pangan kepada masyarakat melalui media massa dan kanal digital dengan tujuan agar menghindari panic buying, meningkatkan literasi pangan dan belanja bijak serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap langkah pemerintah.

 

Jambi tidak boleh menjadi penonton dari pelonggaran moneter Nasional, sudah saatnya kita menjadi bagian aktif dalam pemulihan ekonomi yang inklusif, tangguh,berdaya saing dan kolaboratif. (*)

 

Sumber: