Pasokan Solar Nelayan di Tanjabtim Masih Jauh dari Cukup

MUARASABAK, JAMBIEKSPRES.CO.ID – Ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bagi nelayan di Kabupaten Tanjabtim masih menjadi persoalan serius. Hingga kini, pasokan solar yang diterima nelayan masih jauh dari cukup untuk menunjang aktivitas melaut.

Setiap bulannya, kebutuhan solar nelayan di wilayah Tanjabtim mencapai sekitar 500 kiloliter (KL). Namun, suplai yang dikirim Pertamina hanya berkisar 200 KL per bulan. Kondisi ini sudah berlangsung selama dua tahun terakhir dan berdampak pada menurunnya intensitas melaut sebagian besar nelayan.

BACA JUGA:Masuk Puncak Musim Hujan, Warga di Muaro Jambi Diminta Waspada

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (KKP) Kabupaten Tanjabtim, Hendri, membenarkan adanya ketimpangan antara kebutuhan dan pasokan solar tersebut. Ia mengatakan, akibat keterbatasan BBM subsidi ini, banyak nelayan harus mengurangi waktu melaut atau bahkan berhenti sementara karena biaya operasional meningkat.

BACA JUGA:KONI Bungo Mulai Persiapkan Pemilihan Ketua yang Baru

"Kebutuhan solar untuk nelayan kita dalam satu bulan mencapai 500 KL, sedangkan yang didrop Pertamina baru 200 KL. Jadi memang masih jauh dari cukup," ujarnya. 

BACA JUGA:Peringatan HUT Ke-67 Kerinci Dihadiri Gubernur Hingga Sejumlah Kepala Daerah

Untuk mengatasi kondisi ini, pihaknya telah mengajukan penambahan Stasiun Pengisian Diesel Nelayan (SPDN) di beberapa titik strategis. Dua wilayah yang menjadi prioritas adalah Kecamatan Nipah Panjang dan Muara Sabak Timur, tepatnya di Desa Lambur Luar, yang dikenal sebagai sentra aktivitas nelayan.

BACA JUGA:Bupati Ponorogo Tersangka, KPK Dalami Pengadaan Monumen Reog

Menurut Hendri, pembangunan SPDN di wilayah Nipah Panjang saat ini sudah dalam tahap proses. Pihak ketiga yang berminat mendirikan SPDN telah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan kini tinggal menunggu proses lanjutan dari Pertamina 

"Alhamdulillah untuk Nipah Panjang sudah on progress. Ada pihak ketiga yang berani mendirikan SPDN, dan prosesnya sudah sampai di KKP serta tinggal menunggu dari Pertamina," tambahnya.

BACA JUGA:Pertamax Green 95, BBM Ramah Lingkungan dengan Bioetanol dari Produksi Dalam Negeri

Ia menjelaskan, keberadaan SPDN ini nantinya diharapkan dapat memperpendek rantai distribusi solar nelayan serta menjamin ketersediaan BBM sesuai kebutuhan. Dengan begitu, nelayan tidak perlu lagi membeli solar di luar harga subsidi yang selama ini membuat biaya operasional membengkak.

Hendri juga menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan memberlakukan pembatasan pembelian BBM bagi nelayan. Namun, penyalurannya akan tetap diatur berdasarkan kebutuhan riil di masing-masing wilayah agar tepat sasaran dan menghindari penyalahgunaan.

Sumber: