"Karena muaranya ada di sana," ujar Jamhuri pada Jumat, 16 Agustus 2024.
Jamhuri menjelaskan, tindakan ini merupakan preseden buruk bagi lembaga yang dipercaya negara untuk bertindak atas nama publik.
"Ini juga dapat meracuni pendidikan politik anak bangsa," pungkasnya.
Pengamat kebijakan publik, Nasroel Yasier justru menegaskan, KPU dan Bawaslu Kabupaten Kerinci harus bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi terkait kasus Amrizal.
Mereka diminta untuk tidak berdiam diri. Pasalnya, mereka memiliki kewenangan untuk melakukan pengecekan terkait keabsahan dokumen yang dibawa para caleg.
“KPU dan Bawaslu tampak kurang serius dalam menyelidiki berkas Amrizal. Sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi di tengah jalan, dan mereka seharusnya melacak keberadaan Amrizal yang asli,” ujar Nasroel pada Rabu, 14 Agustus 2024.
Mereka perlu mengulangi pemeriksaan terhadap seluruh dokumen yang dimiliki Amrizal, mulai dari tingkat SD, SMP, hingga paket C. Penelitian lebih lanjut tentang proses Amrizal dalam memperoleh ijazah paket C yang diduga melanggar aturan juga harus dilakukan, terutama penggunaan SMP milik orang lain yang kebetulan memiliki nama yang sama.
“Proses ini penting untuk ditelusuri kembali. Jika saya menjadi Bawaslu, saya akan menyelesaikannya dalam seminggu. Data buku pengambilan ijazah dapat menjadi barang bukti yang jelas,” tambah Nasroel.