Usai Jadi Narasumber FGD PI, Syarif Fasha: Komisi XII DPR Akan Gelar RDP

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO.ID - Komisi XII akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) soal Participating Interest 10% dengan Gubernur Jambi, Kementerian ESDM, SKK Migas dan Bupati terkait. Langkah ini merupakan percepatan penyaluran PI. 

Hal ini diungkapkan Anggota Komisi XII Syarif Fasha seusai menjadi narasumber Focus Group Discussion (FGD) percepatan bersama Pansus PI DPRD Provinsi Jambi, Selasa (29/4/2025).

BACA JUGA:KUR di Pegadaian Syariah Murah Meriah, Pinjaman 9 Juta Cicilan Cuma 200 Ribuan, Begini Caranya

Menurut Fasha posisi Provinsi Jambi harus kami perkuat. Dengan adanya FGD ia menyatakan sudah tergambar tahapan penyaluran PI dari Kontraktor Kontrak Kerjasama (K3S) Migas.

Syarif Fasha : Komisi XII DPR Akan Gelar RDP Minta Menteri ESDM Persingkat Penyaluran PI-Foto: Istimewa-

"Kita Komisi XII akan melakukan RDP dengan mengundang nanti Gubernur Jambi Langsung, kemudian Kementerian ESDM, Bupati Terkait (daerah penghasil), kemudian SKK Migas dan K3S juga," ucap Fasha.

BACA JUGA:Ramalan Zodiak Selasa 29 April 2025 untuk Leo dan Cancer

Bahkan jika waktu tahapan penyaluran terlalu lama, pihaknya akan meminta Menteri ESDM bertindak.

"Kita minta Menteri persingkat ini semua, jangan terlalu lama. Jadi kalau bisa cair di tahun 2025 ini kenapa tidak ?," kata Fasha.

Untuk itu Ia mengingatkan agar Pemprov, BUMD juga harus mempersiapkan semua kelengkapan persyaratannya. Apalagi nanti proses terakhir itu ada perhitungan hamparan. 

"Perhitungan hamparan itu harus melibatkan ahli-ahli surveyor. Surveyor harus tahu, untuk Tanjung Jabung Barat berapa, Tanjung Jabung Timur berapa, Surolangun dan lain sebagainya. Ada enam daerah itu," sebut Politisi Nasdem ini.

Fasha juga sarankan agar Pemda juga jangan terlalu ngotot nanti ya, dalam hal pembagian hasil PI nanti. 

"Karena kalau satu saja daerah yang menolak atas pembagian persentase ini, maka tidak akan pernah terjadi PI ini. Sampai lebaran tiga kalibun setahun tidak akan terjadi," ingatnya.

"Jadi kami juga minta juga pemerintah provinsi, kabupaten juga untuk sama-sama membuat kesepakatan persentase ini. Karena yang paling rawan nanti pada saat persentase, akan ada ego masing-masing daerah nanti," ucapnya.

Sumber: