Jelang Pilkada 2024, Pj Wali Kota Jambi Prioritaskan Keamanan dan Partisipasi Pemilih

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO.ID - Penjabat (Pj) Wali Kota JAMBI Sri Purwaningsih bersama Forkopimda dan Penyelenggara Pemilu terus fokus memantapkan persiapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 di Kota JAMBI, mengingat masa pemungutan suara sudah tinggal hitungan hari.

Hal tersebut tampak saat Pj Wali Kota Jambi itu memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantapan Tahap Akhir Pilkada Serentak Tingkat Kota Jambi Tahun 2024 yang berlangsung di Aula Telanaipura Bappeda Kota Jambi, Kamis (21/11/2024). Pj Wali Kota Jambi itu didampingi Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik M. Mulyadi Yatub dan Kaban Kesbangpol Raden Jupri.

Tampak hadir pada Rakor itu, perwakilan Forkopimda Kota Jambi, Ketua KPU Kota Jambi, perwakilan Bawaslu Kota Jambi, jajaran Pemkot Jambi, tampak hadir Kasat Pol PP Feriyadi, Kadis Kominfo Abu Bakar, Kadis Damkartan Mustari, Kadis Perhubungan Saleh Ridha, serta Kabag, Camat dan sejumlah Lurah dalam Kota Jambi.

Dalam rapat itu, Pj Wali Kota Jambi meminta jajarannya untuk menyampaikan progres persiapan Pilkada sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan instansi masing-masing. Sri juga meminta para Camat dan Lurah terus bersinergi bersama PPK dan PPS guna memastikan TPS yang akan digunakan representatif. Selain itu Sri juga meminta Camat beserta Lurah yang wilayahnya termasuk rawan banjir sudah mulai menyiapkan lokasi alternatif apabila TPS tergenang air. 

Kepada wartawan usai memimpin Rakor itu, Pj Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih menjelaskan beberapa hal penting dan prioritas yang menjadi penekanan dalam rapat itu. Kata Sri, masih ada 4 agenda penting menghadapi Pilkada 2024, baik itu sebelum maupun setelah pemungutan suara. 

"Yang pertama ditanggal 24 November akan dilakukan Apel Siaga pengawasan masa tenang dan penertiban atribut peraga kampanye (APK), kedua di tanggal 26 November dilakukan pelepasan logistik Pilkada dan pemusnahan surat suara yang rusak, ketiga di tanggal 27 November peninjauan TPS saat pemungutan suara yang dilanjutkan peninjauan Posko Desk Pilkada. Serta terakhir, ditanggal 29 November peninjauan tempat pleno perhitungan suara tingkat kecamatan," katanya. 

Sementara itu, untuk kesiapan penyelenggaraan Pilkada di Kota Jambi, Sri menyebut, saat ini dalam keadaan kondusif dan siap. Namun tetap mengantisipasi terjadinya banjir diwaktu pemungutan suara berlangsung, mengingat tingkat curah hujan yang mulai tinggi. 

"Berdasarkan data dari BMKG ditanggal 26 November akan terjadi potensi curah hujan yang tinggi. Maka, hal itu yang perlu kita antisipasi bersama, misalkan terjadinya banjir di TPS. Tapi Alhamdulillah, dari laporan 11 Camat dalam Rakor ini telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi jika kejadian tersebut terjadi," sebutnya.  

"Kepada para Camat, saya juga berpesan, dengan saat ini curah hujan yang cukup tinggi, agar memastikan benar tempat penyimpanan surat suara dan kotak suara aman dari kebocoran, dan terhindar dari hujan, agar tidak ada yang menimbulkan kerusakan pada logistik Pilkada," lanjutnya. 

Sri juga menyebut, tidak hanya mengantisipasi terjadinya banjir, namun juga terhadap potensi yang dapat menyebabkan kebakaran. 

"Dalam rapat ini kami juga sampaikan kepada KPU untuk bisa menyiapkan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di gudang logistiknya. Begitupun ditingkat Kecamatan nanti juga akan dilakukan pengecekan oleh Dinas Kebakaran, untuk menimalisir potensi yang ada," sebutnya. 

Lebih lanjut, Sri juga mengatakan, untuk mendukung partisipasi pemilih yang tinggi di Kota Jambi pada Pilkada 2024 ini, Pemkot Jambi akan mengeluarkan Surat Edaran Wali Kota yang ditujukan kepada pihak swasta untuk dapat memberikan izin kepada para pekerjanya pada waktu pemungutan suara berlangsung. 

"Untuk mendukung tercapainya target partisipasi pemilih di angka 90 persen seperti yang Bapak Pjs Gubernur sampaikan, akan diterbitkan Surat Edaran kepada pihak swasta, agar para pekerjanya bisa diberikan waktu untuk menggunakan hak pilihnya. Selain itu juga kita akan keluarkan Surat Edaran kepada pihak advertising untuk dapat menurunkan baliho-baliho yang berhubungan dengan Atribut Peraga Kampanye (APK) ketika telah berakhirnya masa kampanye dan masuknya masa tenang," katanya. 

Dikesempatan itu, Sri juga menekankan bahwa keamanan dan ketertiban pada tahap penyelenggaraan Pilkada tahun 2024 adalah tugas bersama. Oleh karena itu, baik itu pihak Penyelenggara, Pengawas dan Pemerintah harus terus berkolaborasi agar terciptanya Pilkada yang aman, damai dan lancar. Sehingga terhindar dari Pemungutan Suara Ulang (PSU). 

Sumber: