Sahroni Sebut Mentan SYL Tidak ‘Menghilang’ di Eropa tapi..

JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO.ID – Ahmad Sahroni, Bendahara Umum Partai NasDem mengatakan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) tidak ‘menghilang’ di Eropa.

Jadwal kepulangan SYL ke tanah air seharusnya adalah 1 Oktober 2023, namun hingga hari ini Selasa 3 Oktober 2023 SYL tak juga pulang.
 
Kepada wartawan, Sahroni membantah bahwa SYL sengaja menghilang, katanya SYL masih berada di luar negeri untuk melakukan beberapa hal penting terkait kesehatannya. 

“Prostatnya bermasalah jadi dia langsung ke RS,” ujar Sahroni tanpa menjelaskan rumah sakit mana yang dimaksud. Terkait ponsel SYL yang tak lagi bisa dihubungi, Sahroni memastikan itu bukan kesengajaan.

SYL katanya memang tengah sibuk mengobati prostatnya dan tak mungkin bisa fokus pada ponsel.

Sahroni pun memastikan SYL akan kembali ke tanah air pada Kamis 5 Oktober 2023 besok.

Sementara itu, kepastian SYL belum pulang ke Indonesia juga diungkapkan Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Silmy Karim.

Kata Simly, SYL meninggalkan tanah air pada 24 September 2023 melalui bandara Soekarno Hatta tujuan Roma melalui Qatar dan Doha.

Apakah rombongan lainnya yang berangkat dengan SYL sudah pulang ke tanah air? Silmy mengaku tidak memonitor hal tersebut.

Namun pihaknya telah melakukan pengecekan bahwa SYL termonitor belum berada di tanah air.

SYL berangka ke Roma untuk menghadiri Global Conference on Sustainable Livestock Transformation yang diadakan oleh Food and Agriculture Organization (FAO) di Roma, Italia.

Acara ini dilaksanakan pada 25 September 2023 pagi waktu setempat.

Mengutip dari keterangan resmi Kementan RI, pada konferensi yang diadakan pertama kali oleh FAO tersebut, Mentan SYL menekankan pentingnya kerja sama dunia pada sektor pangan, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan global saat ini.

”Semoga pertemuan ini bisa menjawab kegelisahan yang dirasakan banyak dunia terhadap berbagai tantangan, termasuk potensi krisis global dunia,” ungkap SYL.

Menurut SYL, potensi krisis pangan global bisa menimbulkan banyak permasalahan bagi masyarakat dunia. Ia menilai, kinerja sektor pangan bisa berpengaruh terhadap sektor-sektor lainnya.

”Kalau pangan tidak tersedia, kondisi pemerintahan bisa tidak stabil. Masalah politik juga akan terjadi,” sebut SYL.

Untuk itu, dirinya menilai perlu ada paradigma baru dalam pengelolaan pangan di tingkat global. SYL berharap FAO bisa mengambil peran dalam hadirnya paradigma baru itu. ”Konferensi ini harus bisa menghasilkan rekomendasi yang bisa dibawa dan diimplementasikan oleh negara-negara yang menjadi peserta konferensi ini,” tuturnya.

Selain paradigma baru dalam pengelolaan pangan, SYL juga meminta adanya arah yang jelas tentang pengolahan, terutama menyangkut industri hilir.

”Tidak hanya pada produksi, tapi kita perlu pikirkan hilirisasinya. Produk-produk yang dihasilkan harus mendapatkan pasar yang jelas,” tegas SYL.

SYL mewakili pemerintah Indonesia terpilih menjadi salah satu pembicara pada konferensi ini untuk sesi “Policy for Sustainable Livestock Transformation”.

Indonesia disebut telah berhasil dalam pengendalian HPAI atau Higly Pathogenic Avian Influenza. FAO berharap praktik yang telah dijalankan oleh Indonesia dapat turut dipelajari dan diadopsi oleh negara-negara lain.

Pada saat memberikan sambutan pembuka, Direktur Jenderal FAO Qu Dongyu menyebutkan dunia membutuhkan solusi dan rencana aksi atas permasalahan yang dihadapi oleh sektor pangan, terutama industri peternakan.

”kita harus bersama-sama memperbaiki masalah. Tidak hanya komplain, kita butuh solusi. Dengan alasan itulah konferensi ini didesain,” ujar Qu.

Forum Global Conference on Sustainable Livestock Transformation merupakan forum internasional yang diorganisir oleh FAO untuk menyediakan platform bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk saling berbagi pengetahuan, meningkatkan kesadaran, dan menetapkan prioritas dalam transformasi sistem peternakan berkelanjutan.

Keterangan kementan RI juga menyebutkan bahwa SYL berbicara pada panel high-level bersama dengan Menteri dan Perwakilan Tingkat Tinggi dari negara Uruguay, Somalia dan Australia. (*)

Sumber: