Diminta Stop Investasi di Sumbar, Rupanya Jepang Tetap Lanjut Bangun Tol Padang-Pekanbaru

SUMBAR. JAMBIEKSPRES.CO.ID – Meski sempat dicegah dan diminta stop investasi di Sumbar, Jepang melalui JICA (Japan International Cooperation Agency) sepertinya tidak mundur dan tetap berminat melanjutkan pembangunan Tol Padang-Pekanbaru seksi Tol Payakumbuh-Pangkalan.

Hal ini dibuktikan dengan kehadiran pihak JICA ke Sumatera Barat pada Senin (10/7).

Senior Representatif JICA Perwakilan Indonesia, Shigeo Honzu telah melakukan kunjungan dan melakukan pertemuan dengan Safaruddin Datuk Bandaro Rajo, Bupati Limapuluh Kota di Kantor Bupati.

Shigeo Honzu dalam pertemuan itu mengatakan, pihak JICA datang langsung ke Limapuluh Kota untuk menyampaikan persiapan pembangunan Tol Padang-Pekanbaru seksi Tol Payakumbuh-Pangkalan.

“Setelah empat tahun tertunda, saat ini langkahnya baru persiapan, sekaligus mengkaji sejumlah aspek,” ujar Shigeo Honzu dikutip Jambi Ekspres dari Padang Ekspres.

Aspek yang akan dikaji pihak JICA salah satunya adalah aspek lingkungan pada tol Payakumbuh-Pangkalan khususnya pada Paket 2 dan Paket 3 yang rencananya akan dibangun JICA. Paket 2 dan Paket 3 ini melintasi wilayah Sarilamak-Pangkalan sepanjang 41 Km.

Kehadiran tim JICA di Limapuliuh Kota ini ikut dihadiri oleh Kepala Balai Prasarana Jalan Provinsi Sumbar Thabrani dan tim Kementerian PUPR lainnya. Hadir pula Asisten Ekbang Eki H. Purnama, Kepala Bapelitbang Gusdian Laora, Kepala Dinas PUPR Rilza Hanif, Kepala Badan Kesbang Linmas Joni Amir dan pejabat lainnya.

Tim Jepang ini berkunjung selama dua hari, selain melakukan rapat kesiapan pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru seksi Payakumbuh-Pangkalan, juga untuk melakukan kunjungan ke lapangan.

Sementara itu, Kepala Balai Prasarana Jalan Provinsi Sumbar Thabrani mengatakan pemerintah intensif berkomuniukasi dengan JICA itu sebabnya kementerian PUPR juga meminta dukungan dari pemerintah daerah.

BACA JUGA:Digali Pakai Bor Raksasa, Terowongan Tol Sumbar Adopsi Teknologi Canggih Mirip MRT Jakarta

BACA JUGA:Jembatan 'Korban' Racun Datuk Maringgih Ini Dibangun di Sumbar Saat 1 Dolar Amerika Masih Rp 2.201

BACA JUGA:Ternyata Ini Peran Jepang Dalam Proyek Tol Padang-Pekanbaru, Bongkar Situs Adat?

JICA Pernah Diminta Stop Danai Tol Sumbar

Sebelumnya, Tiga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang lingkungan, mewakili Masyarakat Terdampak Jalan Tol (FORMAT) Limapuluh Kota Sumatera Barat, telah mengantar surat keberatan atas pembangunan ruas jalan Tol Padang-Pekanbaru trase Payakumbuh-Pangkalan dan meminta Jepang menunda kucuran dana untuk proyek ini.

Surat dikirim langsung ke kantor di Kota Tokyo Jepang pada Senin (6/2) ditujukan kepada Presiden JICA.


Mereka adalah Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), FoE (Friend of Earth) Japan dan Jatan (Japan Tropical Forest Action).

Keputusan mengantar langsung surat ke Tokyo, diakui Tommy Adam, Kepala Departemen Advokasi Walhi Sumbar, seperti dikutip dari Harian Haluan, adalah bentuk kekecewaan serta protes dari masyarakat Lima Nagari di Kabupaten Limapuluh Kota yang merasa penolakan mereka telah diabaikan dan tak didengar oleh pemerintah dari berbagai tingkatan.

Adapun beberapa poin penting dalam isi surat yang diantar itu terkait keberatan masyarakat Sumbar di Lima Nagari, meminta JICA menunda rencana pembangunan ruas tol Payakumbuh-Pangkalan serta meminta agar JICA tidak ikut serta dalam mendanai jalan tol yang berdampak terhadap masyarakat di Lima nagari.

Kata Adam, keberatan masyarakat Lima Nagari sebenarnya telah disampaikan kepada banyak pihak mulai dari Bupati, DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi hingga ke Gubernur Sumatera Barat.

BACA JUGA:Diminta Menyerahkan Diri, Ini Nama 9 Terpidana Korupsi Tol Padang-Sicincin yang Belum Ditahan, 2 Nunggu MA

BACA JUGA:Onde Mande! Lahan Tol Padang-Sicincin Ramai-ramai Dikorupsi, Takicuah Wak

BACA JUGA: Sempat Divonis Bebas, 2 dari 13 Terpidana Korupsi Lahan Tol Padang-Sicincin Masuk ‘Kandang’ Lagi

Hanya saja hingga saat ini segala bentuk usulan masyarakat diakui Adam telah diabaikan. Usulan agar mengalihkan trase Payakumbuh-Pangkalan ke tempat lain seolah tak didengarkan.

Kata Adam, seharusnya JICA lebih fokus memperhatikan prinsip free prior informed consent dalam pembangunan jalan tol Payakumbuh-Pangkalan ini, dimana hak masyarakat adat mendapat pengakuan dalam proses pembangunan yang akan dilakukan pemerintah.

Hingga saat ini diakui Adam mayoritas masyarakat di Lima Nagari yang terdampak masih menolak jalan tol yang akan melewati perkampungan mereka. (dpc)

Sumber: