Jokowi Minta Semua Kerja

       Pasca tim transisi menyerahkan 43 nama calon menteri Jokowi-JK ke KPK, pada Jumat (17/10) lalu, KPK langsung bergerak cepat. Pada Minggu malam (19/10), lembaga antirasuah itu sudah melakukan pertemuan dengan Jokowi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta. Pertemuan yang berlangsung singkat sekitar 45 menit itu khusus untuk membahas nama-nama calon menteri yang telah disetor di awal.

                Informasi yang didapat Jawa Pos, ada beberapa calon menteri yang akhirnya diberi tanda merah. Tanda itu adalah petunjuk bagi seseorang yang dianggap KPK beresiko tinggi.

                Wakil Ketua KPK Zulkarnaen mengatakan, pihaknya memberi masukan sesuai yang diminta oleh Jokowi. Yang beresiko tinggi diberi tanda merah dan yang dianggap kurang mendapat cap warna kuning. \"Kita nggak pake istilah lolos tidak lolos. Tapi memberi masukan sesuai yang diminta,\" ujarnya di kantor KPK, Jakarta, kemarin (20/10).

                Nama yang diberi warna merah tidak hanya direkomendasikan kepada Jokowi untuk \"dibuang\". Tetapi nama itu juga harus bersiap akrab dengan KPK karena terancam masuk dalam daftar potential suspect salah satu kasus korupsi.

                Lebih lanjut Zulkarnaen menjelaskan, penelusuran jejak calon menteri itu setidaknya berdasar pada empat hal. Yakni, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), penelusuran gratifikasi, kasus yang selama ini ditangani, serta pengaduan masyarakat. Kalau masuk salah satu saja, penilaian akan berkurang.

                \"Semua yang terkait dengan profil (diperiksa). Orang-orang yang terkait dengan perkara korupsi, atau potensi korupsi. Juga ketaatan terhadap ketentuan yang menyangkut pencegahan korupsi,\" jelasnya soal poin-poin yang menjadi penilaian.

                Usai diberikan kepada Jokowi, keputusan ada ditangan presiden. Apakah masukan KPK itu dipertimbangkan atau tidak. Zulkarnaen tentu berharap agar rekomendasi KPK didengar dan bisa memilih orang yang tepat di pemerintahan. \"Kami harapkan orang yang menurut kami bermasalah dan berpotensi bermasalah, tidak dipilih,\" jelasnya.

       Lalu, kapan kepastian waktu pengumuman kabinet\" Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyatakan, kalau hingga kemarin, Presiden Jokowi masih menyeleksi kembali nama-nama yang sudah dimintakan tracking kepada KPK.

       \"Saya belum tahu (pasti) kapan diumumkan, bisa nanti malam (tadi malam, Red) atau besok pagi (pagi ini, Red) baru diumumkan,\" kata Puan usai acara pelantikan presiden dan wakil presiden, di komplek parlemen, Jakarta, kemarin. 

                Disinggung soal nama kandidat menteri, putri ketua umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri itu juga enggan membuka. Dia hanya meyakinkan, kalau nama-nama yang dipilih nantinya adalah sosok yang kompeten dan bisa bekerjasama dengan presiden maupun wapres. \"Tidak ada bocoran, insyaallah semuanya kompeten,\" elaknya.

                Namun demikian, khusus untuk kandidat menteri yang berasal dari PDIP, santer beredar kalau ada minimal 6 orang yang akan masuk ke kabinet. Puan termasuk satu diantaranya. Ketua Fraksi PDIP di DPR itu diproyeksikan menduduki kursi menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan sosial budaya.

                Selain Puan, kader PDIP lain yang kuat diproyeksikan masuk kabinet adalah Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo dan Wakil Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto. Keduanya, masing merupakan kandidat kuat menduduki posisi menteri dalam negeri dan mensesneg.

                Ada pula nama anggota DPR dari PDIP M. Prakosa. Mantan menteri kehutanan di era Presiden Megawati itu kembali berpeluang menduduki pos yang sama. Nama lain yang muncul adalah politisi perempuan PDIP Eva Kusuma Sundari yang berpeluang menduduki pos menteri sosial. Terakhir, adalah anggota DPR mantan anggota Pansus Bank Century Hendrawan Supratikno.  

       Dari sisi postur kabinet, pemerintah Jokowi-JK kemungkinan akan melibatkan 33 kementerian dengan empat menteri koordinator. Selain Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Sosial-Budaya, ada juga rencananya Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia (Menko PolhukHAM), Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Koordinator Maritim, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup.

       Dari sisi latarbelakakang, komposisi menteri di kabinet Jokowi didesai 18 nama yang merupakan profesional murni dan 15 nama profesional dari partai politik. Selain PDIP, ada tiga partai lainnya (PKB, Partai Nasdem, dan Partai Hanura) yang mengusung Jokowi-JK saat pilpres lalu.

Sumber: