Siang Dilantik, Sore Kerja

Pelantikan didahului dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, diikuti dengan pembacaan Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Kementerian Tahun 2014-2019. Setelah itu, Presiden Jokowi mengambil sumpah para menteri Kabinet Kerja, dengan membacakan naskah sumpah yang diikuti para menteri.\"

Setelah melantik 34 anggota Kabinet Kerja, Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla melantik Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, AM. Fachir sebagai Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mardiasmo sebagai Wakil Menteri Keuangan. Pelantikan kedua Wakil Menteri itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 187/M/2014 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Keuangan.\"

Usai pelantikan, Jokowi segera menggelar Sidang Kabinet perdana di Kantor Presiden, kemarin (27/10). Kabinet Kerja pun hadir dalam formasi lengkap. Dalam pidato perdananya di hadapan para pembantunya, Jokowi langsung memberikan arahan agar mereka segera tancap gas. \"Perlu kami berikan penekanan bahwa rakyat sekarang ini sedang menunggu hasil kerja kita dan kita harus bekerja untuk rakyat sejak hari pertama kita bekerja,\"paparnya.\"

Joko wi mengakui ada sejumlah kendala yang dihadapi para menteri, khususnya terkait adanya perubahan nomenklatur beberapa kementrian. Seperti Kemenko Kemaritiman, Kementrian PU dan Perumahan Rakyat, Kementrian Pendidikan Dasar Menengah dan Budaya, Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi, Kementrian Agraria dan Tata Ruang, dan Kementrian Ketenagakerjaan. Dia memaklumi jika kementrian-kementrian baru dan yang mengalami penggabungan, memerlukan proses adaptasi, khususnya terkait penataan organisasi. Untuk itu, dia memberikan sejumlah arahan bagi kementrian-kementrian terkait.

\"Bagi menteri yang kementriannya mengalami perubahan, penggabungan maupun pemisahan agar digunakan unit organisasi yang ada walapun belum ditata. Misalnya Kementerian riset teknologi dan pendidikan tinggi bisa langsung dimanfaatkan misalnya dirjen pendidikan tinggi yang berasal dari kemendikbud dan deputi-deputinya dan telah kita persiapan peraturan presiden untuk berkaitan dengan ini,\"paparnya.\"

Presiden RI ketujuh itu juga memberikan kelonggaran bagi Kementrian yang bahkan belum memiliki kantor maupun pegawai, yakni Kemenko Kemaritiman. Dia pun meminta Menko Kemaritiman Indroyono Susilo untuk segera berkoordinasi dengan Mensesneg Pratikno dan MenPAN-RB Yudi Crisnandi. \"Tapi tetap mulai bekerja, gunakan apa yang ada dan bekerja secepat-cepatnya,\"katanya.

Sementara bagi kementerian-kementrian yang tidak mengalami perubahan, Jokowi menekankan agar mereka segera bekerja. \"Jadi tidak usah nunggu apa-apa lagi. Tapi tolong dilihat dulu, yang pertama tentu saja perencanaan, habis itu anggaran yang ada di situ seperti apa, organisasinya seperti apa,\"tegasnya.

Kemudian , Jokowi juga menegaskan bahwa visi, misi dan program utama kabinet kerja, harus sesuai dengan visi dan misi Presiden. Dia mengatakan tidak ada lagi visi dan misi menteri, melainkan hanya program operasional menteri. Presiden asal Solo itu juga meminta agar para menteri bekerja sesuai dengan arahan yang disampaikannya, diantaranya mengesampingkan ego sektoral dan mengutamakan kerja lintas sektor. \"Ego sektoral harus dihentikan dan kita harus mulai semuanya dengan sebuah tradisi baru dengan bekerja \"lintas kementerian. Karena tidak ada pekerjaan-pekerjaan \"kita kedepan yang bisa kita lakukan sendiri,\"tegasnya.\"

Karena itu, Jokowi menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk segera melakukan koordinasi antar kementrian. Kemudian, dia juga meminta setiap kementrian untuk menguraikan berbagai kendala terkait implementasi kebijakan. Dia ingin memastikan hasil kerja pemerintahannya, bisa segera dirasakan manfaatnya oleh rakyat. \"Temukan titik titik yang mengalami kebuntuan. Lakukan totok nadi budget biar darahnya bisa mengalir dengan deras. Dimana sebelumnya vitaminya tidak sampai ke rakyat, lihat secara detail dan identifikasi secara detail agar seluruh vitamin itu bisa dirasakan langsung oleh rakyat,\"paparnya.

Jokow i  melanjutkan, para Menko harus segera melakukan rapat koordinasi untuk menentukan kebijakan yang bisa segera dilakukan dalam waktu dekat. Sesuai keinginannya agar Kabinet bekerja cepat, Jokowi meminta hasil rakor tersebut dilaporkan padanya dalam hitungan hari. \"Dalam waktu satu hingga dua hari ke depan, saya minta para menko untuk melaporkan pada saya, setelah kita setuju kebijakan tersebut bisa segera kita lakukan secepat cepatnya. Sekali lagi kita harus menjaga kepercayaan rakyat yang telah diberikan kepada kita,\"tegas Jokowi.\"

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menyampaikan bahwa Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago untuk menyerahkan dokumen yang berisi sejumlah rekomendasi dari tim transisi kepada seluruh menteri. Dia juga menyebutkan bahwa nantinya Kepala Bappenas akan berada di dalam satu lingkungan bersama Mensesneg. \"Kepala bappenas kita akan tempatkan satu kelompok dengan Mensesneg karena tugas bappenas makro yang bukan hanya perencanaan ekonomi tapi makro semuanya. Apapun visi dan misi presiden secara keseluruhan harus dikawal perencanaannya dan pelaksanannya,\"imbuhnya.

 Sekitar pukul 16.00, rapat kabinet perdana pun selesai. Satu per satu menteri baru itu keluar dari ruang rapat. Acara dilanjutkan dengan keterangan pers dari Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudi Antara serta Sekretaris Negara Pratikno.

Dalam pemaparannya, Rudi menjabarkan pokok-pokok penting pemikiran presiden Jokowi dalam rapat kabinet kerja itu. Diantaranya fokus pembangunan dalam lima tahun ke depan. \"Pak Presiden mengharapkan fokus pembangunan secepatnya di sektor pangan, maritim dan energi,\" jelasnya.

Selain itu, pembangunan infrastruktur juga menjadi poin utama yang digenjot Jokowi-JK. Seperti berapa jumlah pelabuhan yang akan dibangun, dan berapa kebutuhan listrik yang akan dicukupi oleh kabinet kerja itu untuk seluruh Indonesia.

Khusus untuk listrik. Rudi mengatakan pemerintah akan membangun 25 ribu megawat listrik. Pembangunan itu akan tersebar di Indonesia Timur dan Indonesia Barat. \"Nanti akan didetilkan oleh teman-teman ESDM dan PLN. Berapa yang pakai batu bara dan gas bumi,\" ujarnya.

Sumber: