Siang Dilantik, Sore Kerja

Menurut Rudi, kunci untuk mewujudkan proyek-proyek itu adalah percepatan perizinan dan kemampuan keuangan negara. Rudi mengatakan dalam rapat tadi, semua menteri diwajibkan untuk mempercepat perizinan. Sehingga program-program pemerintah akan berjalan lancar.

Sedangkan untuk kemampuan keuangan, dia menjelaskan pemerintah mempunyai dua kemampuan keuangan. Yakni dari APBN dan yang kedua dari kebijakan regulasi. Rudi mengakui bahwa semua pembangunan infrastruktur tidak bisa dilakukan dengan APBN. Karena jumlahnya terbatas. Untuk itu perlu kebijakan atau regulasi yang mempercepat pembangunan. Seperti kerja sama BOP, PPP atau KPS.

Sedangkan Pratikno mengatakan bahwa untuk sidang perdana ini memang tidak ada hal konkrit. Presiden dalam arahannya meminta Menteri Koordinator untuk segerap menggelar rapat dengan kementerian di bawahnya. \"Setelah itu baru dilaporkan pada presiden,\" ucapnya.\"

Beredar kabar bahwa di dalam rapat itu juga akan membahas kenaikan BBM. Rencananya pemerintah akan menaikkan BBM pada bulan November tahun ini. Menanggapi itu Pratikno menyatakan bahwa tidak ada pembahasan spesifik terkait kenaikan BBM. \"Tidak ada pembahasan BBM. Intinya mengutamakan pelayanan pada masyarakat. Seperti penyediaan kartu indonesia pintar dan kartu indonesia sehat. Itu harus segera dijalankan,\" terangnya.

Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil menyatakan hal yang sama. Menurut dia, pembahasan terkait rencana kenaikan harga BBM belum menjadi agenda. Namun, dia menyebut jika pemerintah tidak akan takut mengambil kebijakan yang tidak populis seperti menaikkan harga BBM. \"Semua pasti akan dikaji, tapi itu nanti,\" ujarnya.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro juga mengatakan jika arahan presiden terkait APBN belum sampai pada rencana kenaikan harga BBM, namun lebih pada bagaimana agar operasional pemerintah tidak terganggu selama masa transisi. \"Kalau soal BBM itu mungkin terlalu jauh,\" katanya.

 

BBM Subsidi Tugas Di ESDM

Salah satu tugas berat di kabinet Jokowi - JK ada di pos kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dan yang bertugas di sini adalah Sudirman Said, seorang profesional yang pernah bekerja di beberapa perusahaan bidang minyak dan gas (migas) sekaligus dikenal sebagai salah satu tokoh antikorupsi.

Sudirman harus bergerak cepat dalam menerima amanah di kementerian ini terutama untuk dua hal; terkait rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi serta mengembalikan kepercayaan (trust) public terhadap lembaga yang sempat tercoreng nama baiknya.

Menyadari hal itu, usai dilantik kemarin Sudirman langsung ngantor dan berkenalan dengan seluruh pejabat yang ada terutama eselon satu dan dua. Tujuan utama selain agar saling kenal tentu saja karena tugas yang sudah di depan mata sehingga dirinya perlu update perkembangan terkini. \"Hari-hari ke depan akan padat,\" ucapnya di kementerian ESDM, kemarin.

       Terutama untuk mengisi kebutuhan informasi yang dia perlukan dan berbagai hal lain yang menurutnya menjadi prioritas di kementerian ini. \"Besok, lusa, mendengar dan menggali. Itu pesan bapak presiden. Pahami prioritas dan diminta bergerak cepat,\" aku pria kelahiran Brebes, 16 April 1963, ini.

       Salah satu yang harus segera diperbaiki di Kementerian ESDM, menurutnya, adalah membangun public trust sektor energi mineral. Berbagai peristiwa disebutnya telah terjadi yang menyebabkan kepercayaan dari publik menurun. \"Dan saya akan meminta tim saya bekerja keras mengembalikan public trust, bekerja melayani rakyat. Rakyat sebagai sasaran utama program kita,\" Sudirman bertekad.

       Berkaitan dengan program ke depan, dalam waktu singkat dirinya akan mendetilkan seluruh langkah yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Selanjutnya disampaikan kepada masyarakat agar dipahami.

       Dalam sidang kabinet menurutnya dibahas energi memasuki era bahwa jika tidak ditangani serius akan masuk fase krisis. \"Karena itu, pekerjaan kita ke depan dikerjakan dengan mood spirit bagaimana membangun sense of crisis. Pertama mengatasi sumbatan-sumbatan. Kedua aspek perizinan, dikaji yang menghambat pembangunan. Akan bangun one stop service perizinan. Itu yang bisa disampaikan pengantar kita,\" ulasnya.

Sumber: