Kader Bentrok, Elit Golkar Terpecah

Kubu Ical dan Agung Gelar Munas Sendiri

JAKARTA - Kekuatan Partai Golongan Karya nampaknya semakin tercerai berai. Perbedaan pandangan terkait waktu pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar memunculkan dua kubu yang saling berseteru di internal partai beringin itu.

  Munculnya dua kubu di internal partai tertua di Indonesia itu disebabkan keputusan hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke VII Partai Golkar di Jogjakarta. Keputusan Rapimnas itu terindikasi terjadi penggalangan dukungan, setelah ada pernyataan dari seluruh pimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat provinsi yang meminta pelaksanaan Munas pada 30 November, serta mengusung kembali Aburizal Bakrie maju sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

  Kubu Aburizal ngotot untuk melaksanakan hasil Rapimnas, dengan menyerahkan penunjukan panitia Munas dan pertanggungjawaban DPP kepada sang Ketum. Sementara kubu yang dipimpin Wakil Ketua Umum Agung Laksono, meminta agar pleno membahas kembali keputusan Rapimnas, karena menilai DPP tidak siap untuk melaksanakan Munas yang hanya tinggal hitungan hari. DPP Partai Golkar dinilai belum siap terkait pembentukan panitia Munas, termasuk penyusunan laporan pertanggungjawaban yang harus dibahas bersama dengan seluruh pengurus DPP.

  Perpecahan internal Partai Golkar mencapai puncaknya saat digelar sidang pleno DPP yang membahas terkait persiapan Munas, kemarin (25/11). Ical \"sapaan akrab Aburizal- memberi mandat kepada Wakil Ketua Umum Theo L Sambuaga untuk memimpin rapat. Ical sendiri memilih tidak hadir karena situasi di kantor DPP Partai Golkar yang dinilai tidak kondusif. Dia mengutus Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham untuk membuat surat mandat kepada Theo untuk memimpin rapat. \"Surat ini ditandatangani Sekjen bersama Ketum, tanggal 25 November 2014,\" ujar Idrus.

  Namun, jalannya rapat ternyata hanya berlangsung singkat. Saat memimpin rapat, Theo hanya membacakan keputusan Rapimnas, dan menyatakan bahwa DPP melaksanakan keputusan forum tertinggi di bawah Munas itu. \"DPP siap melaksanakan seluruh keputusan Rapimnas ke VII Partai Golkar yang berlangsung di Jogjakarta,\" ujar Theo, sambil mengetok palu keputusan pleno DPP.

  Bersamaan dengan ketokan palu, puluhan pengurus DPP langsung menyampaikan interupsi. Dengan nada tinggi, mereka menyampaikan keberatan atas keputusan sepihak Theo yang tidak membahas hasil Rapimnas dalam pleno. Namun, Theo tidak menggubris interupsi itu dan memilih terdiam. \"Ini bukan rapat, ini pengumuman. Tarik keputusan itu,\" seru salah satu anggota DPP.

  Suasana pleno sontak panas, setelah ada sebuah botol air mineral yang melayang ke arah Theo. Tidak hanya itu, sejumlah gelas kaca dilemparkan beberapa pengurus Partai Golkar ke lantai. Theo bersama sejumlah pengurus lain seperti Idrus, Waketum Sharif Cicip Sutardjo dan Fadel Muhammad, Ketua DPP Titiek Soeharto, Wasekjen Rully Chairul Azwar dan Nurul Arifin, memilih langsung meninggalkan ruang rapat pleno tersebut.

  Mayoritas pengurus DPP Partai Golkar lain memilih untuk tetap berada dalam pleno. Anggota DPP Partai Golkar Agun Gunanjar Sudarsa menilai skenario politik untuk menjadikan kembali Ical sebagai Ketum ternyata terbukti. Sikap sepihak pimpinan pleno yang tidak bersedia menerima aspirasi untuk membahas keputusan Rapimnas Jogja, adalah buktinya.

  \"Pleno yang dipimpin saudara Theo telah berlangsung otoriter. Memang benar adanya bahwa Partai Golkar memiliki DPP yang tidak demokratis,\" kata Agun.

  Karena pleno yang sepihak itu, Agun menilai hasilnya bisa dianulir oleh rapat pleno lanjutan. Agun mendesak kepada Agung segera memimpin rapat, dan membatalkan keputusan yang diambil oleh Theo.

  \"Kami minta pak Agung men-take over rapat ini. Kalau mereka menyelenggarakan Munas, kita bentuk panitia Munas lain hari ini juga,\" serunya.

  Wakil Sekjen Leo Nababan juga mengkritik cara Ical yang memperlakukan Partai Golkar layaknya sebuah perusahaan. Menurut Leo, ketika ada aspirasi untuk melaksanakan Munas di tahun 2014, Ical menggalang suara DPD I untuk mendukung Munas pada tahun 2015. Namun, ketika muncul jalan tengah agar Munas berlangsung Januari 2015, Ical kembali menggalang suara DPD I untuk meminta percepatan Munas.

  \"Sudah banyak korban, karena sejumlah kader potensial justru dipecat gara-gara keputusan itu,\" ujarnya. Kader yang dimaksud adalah tiga politikus muda Partai Golkar, yakni Nusron Wahid, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Poempida Hidayatulloh. Fungsionaris DPP Partai Golkar Tubagus Ace Hasan Syadzily juga sependapat dengan pernyataan Leo, dan meminta forum pleno itu menganulir keputusan pemecatan itu.

Sumber: