Bupati Dengarkan Pandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan

BANGKO, JAMBIEKSPRES.CO.ID- Bupati Merangin H M Syukur melalui Wabup H A Khafidh, mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi Dewan, terhadap nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Perubahan Merangin 2025, Rabu malam (17/9).

Pandangan umum fraksi-fraksi Dewan tersebut, disampaikan jurubicaranya masing-masing pada rapat paripurna DPRD Merangin, yang dipimpin Wakil Ketua I Herman Effendi didampingi Wakil Ketua II Ahmad Fahmi, dihadiri 24 orang dari 35 orang Dewan.

BACA JUGA:Update Harga Emas di Pegadaian Kamis 18 September 2025, Hari Ini Sangat Fluktuatif

Tampak hadir pada paripurna itu, unsur Forkopimda, Pj Sekda Merangin Zulhifni, para Asisten Setda Merangin, para Staf Ahli Bupati, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pejabat administrator, tokoh masyarakat dan utusan sejumlah organisasi.

BACA JUGA:Kane Cetak Dua Gol, Bayern Muenchen Hajar Chelsea 3-1

Pada paripurna itu, Fraksi PAN melalui jurubicaranya Alhanim Assadiqqi minta perubahan APBD 2025 yang dilakukan benar-benar akan memberikan manfaat aecara optimal bagi masyarakat.

‘’Dalam perubahan APBD 2025 dibutuhkan kehati-hatian, kecermatan dan keterlibatan semua pihak, agar kebijakan yang diambil dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata dan berkeadilan,’’ujar Alhanim Assadiqqi.

BACA JUGA:Juli 2027, Jarak Tempuh Jambi-Palembang Hanya 3 Jam

Fraksi PAN menyoroti tandangan-tantangan eksternal dan internal yang dihadapi, mulai dari ketergantungan transfer dana Pusat, sektor ekonomi kreatif, pengelolaan lingkungan, ketimpangan pendidikan, pelayanan kesehatan dan infrastruktur.

Sedangkan Fraksi PPP melalui jurubicaranya Teguh Wahyudi, menegaskan prioritas pembangunan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sering kali tidak dibarengi dengan perencanaan yang matang, sehingga proyek mangrak atau tidak optimal.

BACA JUGA:JBC Gelar Lomba Foto 2025, Angkat Kreativitas Fotografer Jambi

Serapan anggaran yang masih rendah juga tidak luput dari pertanyaan Fraksi PPP. Fraksi ini juga mempertanyakan terjadinya penurunan pendapatan daerah. Meskipun penurunan itu tidak signifikan secara nominal perlu menjadi perhatian serius.

‘’Penurunan pendapatan daerah ini mencerminkan adanya kendala dan tantangan yang tidak terantisipasi. Jika tidak ditangani secara strategis, kondisi ini dapat mempengaruhi stabilitas fiskal dan keberlanjutan pembangunan,’’ujar Teguh Wahyudi.

Fraksi Golkar melalui jurubicaranya Samdianto menekankan, asset daerah yang terbengkalai dan tidak produktif, agar tidak menjadi beban anggaran daerah mohon penjelasan bagaimana solusinya.

Sumber: