Karhutla dan Langkah Bijak Menjaga Alam

Oleh: Dr.M.Lucky Akbar, S.Sos, M.Si

Indonesia adalah negara dengan bentang alam yang luas dan beragam. Hutan, lahan gambut, perkebunan, kawasan pertanian dan permukiman tersebar dari Aceh hingga Papua. Kekayaan alam tersebut sekaligus menghadirkan tantangan ketika musim kemarau tiba. Dalam kondisi kering dan angin yang mendukung, percikan api kecil dapat berkembang menjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sulit dikendalikan.

Risiko tersebut menjadi lebih besar ketika Indonesia menghadapi fenomena iklim seperti El Niño, yang dapat meningkatkan suhu dan mengurangi curah hujan di sejumlah wilayah. Kondisi kering membuat vegetasi dan lahan lebih mudah terbakar, sementara gambut yang kehilangan kelembaban dapat menjadi sumber api yang sulit dipadamkan.

BACA JUGA:Uji Coba di 17 Kantah, Dirjen PHPT Ajak Masyarakat Ikut Menyempurnakan Layanan Peralihan Hak 10 Hari

Namun, El Niño tidak seharusnya dipandang sebagai penyebab tunggal karhutla. Faktor manusia, pembukaan lahan dengan cara membakar, pengelolaan lahan yang tidak tepat, tata kelola gambut dan lemahnya pencegahan di wilayah rawan tetap menjadi bagian penting dari persoalan.

Karena itu, karhutla sesungguhnya bukan hanya persoalan lingkungan. Ia merupakan persoalan sosial dan ekonomi yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat di berbagai daerah Indonesia.

Kerugian Ekonomi

BACA JUGA:Kementerian ATR/BPN Selaraskan Empat Simpul untuk Wujudkan Peralihan Hak Terintegrasi dengan Target

Besarnya persoalan tersebut terlihat dari dinamika luas lahan yang terbakar. Data Kementerian Kehutanan menunjukkan bahwa luas karhutla nasional pada 2023 mencapai sekitar 1,16 juta hektar. Pada tahun 2024 luas tersebut turun menjadi sekitar 376.805 hektare, sebelum kembali menghadapi peningkatan risiko pada tahun 2025 dan 2026.

Data SiPongi Kementerian Kehutanan mencatat luas indikatif karhutla nasional bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2026 mencapai sekitar 107.465 hektar, meningkat sekitar 366 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Data ini menunjukkan bahwa sekalipun kebakaran dapat ditekan pada suatu periode, kerawanan tetap harus diantisipasi ketika kondisi cuaca kembali kering.

BACA JUGA:Polda Jambi Intensifkan Patroli Udara dan Water Bombing Tangani Karhutla

Karhutla memiliki biaya ekonomi yang jauh lebih besar daripada nilai kayu atau lahan yang terbakar. Asap dapat mengganggu penerbangan dan transportasi, menurunkan produktivitas pekerja, menghambat kegiatan sekolah, mengurangi aktivitas perdagangan dan pariwisata, serta meningkatkan beban pelayanan kesehatan.

Pengalaman Indonesia pada tahun 2019 memberikan gambaran mengenai besarnya biaya tersebut. World Bank memperkirakan kebakaran hutan dan lahan pada tahun itu menimbulkan kerugian dan kerusakan sekitar US$5,2 miliar, atau sekitar 0,5 persen dari PDB Indonesia pada saat itu. Pada bencana karhutla tahun 2015, kerugian diperkirakan bahkan mencapai US$16,1 miliar.

Angka tersebut menunjukkan bahwa mencegah karhutla sesungguhnya merupakan investasi ekonomi. Biaya patroli, pemantauan satelit, restorasi gambut, kesiapsiagaan masyarakat dan pemadaman jauh lebih rasional dibandingkan membiarkan kebakaran berkembang menjadi bencana nasional.

Sumber: