Harga BBM di Bungo Makin Menggila, Harga Eceran BBM Pertalite Tembus Rp15.000-Rp17.000 Per Liter

MUARA BUNGO, JAMBIEKSPRES.CO.ID – Harga BBM jenis pertalite di pedagang eceran jelang Natal dan tahun baru 2026 di kabupaten Bungo makin menggila tembus harga Rp15 ribu hingga Rp 17 Ribu per liter.

Kondisi ini tentu sangat memberatkan bagi masyarakat. Belum lagi BBM di SPBU sulit didapat. Jika pun ada, antrean panjang tidak terelakkan untuk bisa mendapatkan minyak.

BACA JUGA:Kiprah Sosial PT SAL di Tabir Selatan, Merawat Kesehatan Merajut Kedekatan

Pantauan Jambi Ekspres, Senin (22/12/2025) pedagang eceran di wilayah kabupaten Bungo mengaku tidak bisa menghindari untuk menaikkan harga jual karena sulitnya mendapatkan minyak di SPBU.

"Kalau pun ada jualnya di SPBU untuk bisa mendapatkannya sangat sulit karena antrean sangat panjang," keluh Yumi, salah seorang pengecer.

BACA JUGA:Merangin Kabupaten Pertama di Jambi, Paripurna Terbuka HUT Dihadiri Menteri

"Saya jual sekarang Rp17 Ribu per liter, harga mulai naik semenjak sulitnya mendapatkan BBM di sejumlah SPBU dan berdampak pada kami pedagang eceran ini,” sambung Yumi.

BACA JUGA:Panen Jagung di Merangin, Menko Pangan Serahkan Bantuan 5 Unit Traktor

Lanjut Yumi, bukan hanya Pertalite, bahkan SPBU tidak ada yang menjual BBM non subsidi jenis Pertamax. Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab harga eceran Pertalite melambung tinggi.

BACA JUGA:Update Peringkat FIFA Terbaru, Nomor Satu Spanyol, Indonesia Posisi 122, Berikut Daftarnya

“Ada juga yang menjual pertalite kepada kami, tapi harganya agak mahal. Karena butuh jadi terpaksa kami beli untuk dijual lagi. Kami juga terpaksa menaikan harganya karena sulit mendapatkannya," pungkasnya.

Lain halnya dengan Lina pedangan lain mengatakan sejak sulit mendapatkan pertalite, terpaksa tidak jualan BBM lagi karena tidak ada lagi yang mengantar ke toko.

“Sebelumnya ada yang mengantar ke toko kami, sekarang tak ada lagi, katanya sulit mendapatkan BBM. Jadi terpaksa kami tidak jualan," tandasnya.

BACA JUGA:Pajak Alat Berat Menjadi Kewenangan Pemungutan Pemerintah Provinsi

Sumber: