Minyak dari Sumur Rakyat Dihargai 80 Persen dari ICP

Akibatnya, banyak warga menjadi korban kecelakaan kerja yang seharusnya bisa dicegah.

"Begitu banyak saudara-saudara kita di Muba meninggal karena tidak bisa diintervensi penyelamatan. Karena dianggap ilegal, tidak ada pembinaan keselamatan dari pihak resmi," ujarnya.

Ia menambahkan praktik pengeboran ilegal tidak hanya membahayakan keselamatan warga, tetapi juga merusak citra daerah dan menyebabkan kerugian negara akibat hilangnya potensi pendapatan dari sektor migas.

Sebagai solusi jangka panjang, Herman mengusulkan pembentukan akademi migas di wilayah tersebut sebagai wadah pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat lokal agar dapat mengelola sumber daya migas secara aman.

"Yang di sini dikasih sekolah akademi saja, Pak. Supaya orang di sini bisa bekerja dengan benar," tuturnya.

Menteri Bahlil memastikan bahwa sumur minyak rakyat akan dapat beroperasi secara legal paling lambat akhir November 2025.

"Kami targetkan November akhir sudah harus jalan. Kalau andaikan 100 persen belum, tapi bertahap mungkin sudah bisa berjalan. Mana yang siap, kita jalan duluan," ujar Bahlil

BACA JUGA:SEA Games 2025, Timnas U-23 Indonesia Tergabung di Grup C, Berikut Daftarnya

Ia juga memastikan masyarakat tak perlu khawatir karena minyak dari sumur rakyat akan dibeli oleh perusahaan migas atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) dengan harga 80 persen dari Indonesian Crude Price (ICP).

"Bagi K3S ini akan meningkatkan pendapatan mereka juga karena ada sharing 20 persen. Bagi negara juga mendapatkan pendapatan, dan daerah juga meningkatkan pendapatan. Dan sekaligus juga bisa meningkatkan lifting kita," ucapnya.

Kementerian ESDM mencatat terdapat sekitar 45 ribu sumur minyak rakyat di seluruh Indonesia. Jika setiap sumur menghasilkan satu barel per hari, maka potensi tambahan lifting minyak nasional bisa mencapai 45 ribu barel per hari.

Sebaran sumur minyak masyarakat paling banyak ada di Sumatera Selatan, Aceh, Jambi, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dengan jumlah di Sumatera Selatan mencapai lebih dari 7.700 sumur.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan percepatan program pembangunan kilang minyak serta pemberian legalitas bagi ribuan sumur rakyat di daerah.

Hal itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia seusai menghadiri rapat terbatas di kediaman Presiden di kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu.

"Bapak Presiden memerintahkan untuk urusan-urusan rakyat harus menjadi prioritas sebagai bagian daripada implementasi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu legalitasnya akan dipercepat," katanya.

Sumber: