Selain Solo, Ada 6 Daerah Juga Minta Diusulkan Jadi Istimewa, Dua Dari Sumatera, Berikut Lokasinya

Dia lantas berkata, "Kita sarankan kepada Dirjen Otonomi Daerah yang sudah ada bagaimana pengembangan terhadap empowering aset-aset daerah untuk menjadi lebih produktif."

Dia pun menilai bahwa konsep sentralisasi sedianya sudah tak mengakomodasi kebutuhan zaman. Hal tersebut, kata dia, berkaca pada kondisi fiskal hingga utang negara saat ini.

"Sentralisasi dengan konsepsi yang tidak demokratis ini sudah menjadikan Indonesia itu bangkrut di tahun 1998, Jangan ada lagi pemikiran resentralisasi. Jangan ada lagi keinginan kita untuk mengatur pemerintah daerah yang berlebihan, sudah tidak mampu," tuturnya.

Untuk itu, dia setuju dengan upaya desentralisasi pusat ke daerah. Dia pun meminta agar pemerintah pusat memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola otonomi di wilayahnya tersebut.

"Sudah tidak perlu lagi kita terlalu optimis berlebihan bahwa pemerintah pusat itu bisa ikut mengatur terhadap pembangunan di daerah, berikan kepercayaan pada daerah untuk berkembang," katanya.

Meski demikian, dia mengingatkan bahwa dalam usulan pemekaran suatu daerah tidak boleh dilandasi oleh alasan administratif dan politis semata, melainkan harus berfokus pada aspek pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

"Seperti partai-partai politik di daerah yang ingin sekedar hanya pemekaran wilayah politik, supaya DPRD-nya tambah, bupatinya tambah, sedangkan mengabaikan bagaimana pengadministrasian dan kebijakan publiknya," ucap dia.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Otda Kemendagri) mencatat sampai dengan April 2025 setidaknya ada 341 usulan daerah untuk dimekarkan, baik itu mencakup provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.

Direktur Jenderal (Dirjen) Otda Kemendagri Akmal Malik merinci bahwa jumlah itu terdiri dari 42 usulan pembentukan provinsi, 252 usulan pembentukan kabupaten, 36 usulan pembentukan kota, dan 6 usulan daerah istimewa, dan 5 daerah otonomi khusus. (*)

Sumber: