Satu Suara Tolak Zona Merah! Ibu-ibu: Pertamina Jangan Serakah

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO.ID – Ratusan warga yang tergabung dalam Forum Warga Tolak Zona Merah kembali menggelar aksi demonstrasi besar di depan kantor Pertamina EP Jambi, Rabu pagi (10/12). 

Massa menuntut pencabutan status zona merah yang selama ini membelenggu ribuan warga di kawasan Kota Baru dan sekitarnya. Aksi dimulai sejak pukul 09.00 WIB.

BACA JUGA:Ratusan Warga Kepung Pertamina EP Jambi, Layangkan Ultimatum: Cabut Zona Merah

Ada sebanyak 5.006 sertifikat rumah dan lahan mereka telah diblokir, imbas penetapan kawasan sebagai zona merah Pertamina. Warga menilai status tersebut merampas hak kepemilikan dan masa depan keluarga mereka.

BACA JUGA:Banyak Guru Pensiun di Provinsi Jambi, Komisi IV Konsultasi ke Kementerian

Sebagian massa yang turun merupakan ibu-ibu. Mereka juga turut bersuara, berorasi di halaman gedung Pertamina EP Jambi. 

"Pertamina jangan serakah," teriak salah satu ibu yang menyampaikan orasinya, rabu (10/12). 

BACA JUGA:Update Harga Emas di Pegadaian Rabu 12 Desember 2025, Hari Ini Ada yang Naik dan Turun

Koordinator aksi, Derri Anandia, menegaskan bahwa gerakan ini bukan sekadar unjuk rasa biasa, tetapi panggilan untuk mempertahankan hak hidup.

“Gerakan ini gerakan konstitusional. Kami warga Kota Jambi sudah lelah. Puluhan tahun kami tinggal, membangun keluarga, membayar pajak. Kini tempat kami berlindung dinyatakan zona merah. Apakah kami diam? Tidak. Kami akan melawan,” tegas Derri dalam orasinya.

BACA JUGA:Bungo Diguncang Gempa Bumi Magnitudo 3,9, Ini Penjelasan BMKG

Ia menilai keputusan tersebut sebagai ancaman serius terhadap stabilitas sosial warga. Derri juga mengingatkan bahwa aksi hari ini bukan yang terakhir.

“Ini ultimatum dari rakyat Kota Jambi. Kami akan terus mengorganisir diri dan siap menggerakkan ribuan massa. Jangan ragu, kami akan datang lagi pada jilid ketiga dengan jumlah lebih besar,” ujarnya.

Dalam tuntutannya, warga mendesak Pertamina EP Jambi untuk mencabut status zona merah dan mengembalikan hak kepemilikan warga sebagaimana mestinya. Mereka meminta pemerintah daerah dan aparat terkait turun tangan menyelesaikan persoalan yang sudah berlarut-larut ini.

Sumber: