Aliansi Petani Menggungat - Pemprov Sepakati Bentuk Tim Internal Satgas PKH Jambi, Dewan Ingatkan Ini

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO.ID - Aksi ratusan Aliansi Petani Menggugat, Senin (4/8) di kantor DPRD Provinsi Jambi dan Kantor Gubernur menghasilkan sejumlah kesimpulan rapat dengan Pemprov Jambi dan pihak terkait. Yakni Akan dibentuk Tim Internal Satgas PKH di Provinsi Jambi.

Hal ini tertuang dalam kesimpulan rapat yang dipimpin Asisten Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Jambi Arief Munandar.

BACA JUGA:Kabar Baik, Tamsil Guru akan Cair Waktu Dekat

"Akan dibentuk Tim Internal Satgas PKH di Provinsi Jambi yang melibatkan unsur perwakilan dari Aliansi Petani Jambi. Kemudian Pemprov akan mendorong Satgas PKH Pusat untuk melakukan sosialisasi tehadap kejelasan program Satgas PKΗ," tulis Asisten Bidang Pemerintahan Setda Pemprov Jambi Arief Munandar selaku pimpinan rapat.

BACA JUGA:Siap-Siap! Pemprov Jambi Buka Beasiswa Untuk Mahasiswa S1, S2 dan S3

Sementara Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Jambi Johansyah mengatakan, sifatnya Pemprov mendukung adanya satgas PKH, namun juga mendukung aspirasi petani jika terjadi masalah di lapangan yang membuat masyarakat cemas. 

BACA JUGA:Lindungi Pekerja Rentan, DPRD Kota Jambi Gandeng BPJS Ketenagakerjaan

"Kami berkewajiban memfasilitasi aspirasi ke satgas. Kami fasilitasi ke satgas pusat atau zoom contohnya, maka hasil pertemuan hari ini kita akan segera lapor ke satgas pusat," sebut Johansyah.

Dijelaskan pihak Pemprov satgas PKH berada di pusat dan tak ada satgasnya di daerag. Untuk menyampaikan ke satgas pusat, kata Johansyah, diperlukan dukungan data yang valid.

"Intinya, ini hal masyarakat lahan yang punya pribadi kok dipasang. Ini segera kita fasilitasi,  polanya seperti apa kita akan tunggu dan datanya dilakukan secara valid," kata Johansyah.

BACA JUGA:SKK Migas PetroChina Turut Meriahkan Presisi Merdeka Run Jambi 2025

Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Jambi Achmad Sarwani yang ikut menemui massa menyampaikan pihaknya mendukung aspirasi masyarakat. Sarwani meminta Satgas PKH pusat untuk berkoordinasi dan bermusyawarah dengan Pemerintah Daerah (Pemda). Hal ini untuk menjelaskan hal-hal yang memang harus patut dipilah terkait lahan masyarakat yang sudah turun temurun dan dibawah 5 hektare.

"Seperti lahan yang sudah turun temurun regenerasi petani, nah itu yang di bawah lima hektare itu minta disisihkan dipertimbangkan. Karena kita meyakini bahwa inilah salah satu cara menuntaskan kemiskinan yang apa yang menjadi asta cita Pak Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan Undang-Undang 1945 pasal 33 dan itu jelas clear, maka minta-minta pada PKH dan Satgas dari pusat untuk berkoordinasi dengan daerah," sebut Politisi Gerindra ini.

Sebelumnya, Ratusan petani yang menamakan diri aliansi petani menggugat, berunjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin (4/8/2025) siang. Massa menuntut bertemu anggota dewan untuk menyampaikan aspirasi respon aktifitas Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Wilayah Masyarakat Adat dan Petani Kecil. Menurut mereka yang perlu ditindak adalah korporasi yang melanggar bukannya lahan masyarakat hutan adat dan petani kecil.

Sumber: