Nasib Honorer Non Databes di Pemprov Jambi Menggantung, Dewan Ingatkan Pemprov Pastikan Gaji Aman

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO.ID - Sebanyak 2.104 tenaga honorer non-database di Provinsi Jambi masih menunggu kepastian nasib setelah gagal terakomodir dalam seleksi CPNS maupun PPPK tahun 2024.

Mereka terdiri dari honorer yang masuk kategori gagal seleksi CPNS, TMS (Tidak Memenuhi Syarat), hingga yang tidak sempat mengikuti seleksi sama sekali.

BACA JUGA:Cetak Tenaga Kesehatan Profesional, Poltekkes Kemenkes Jambi Meluluskan 547 Wisudawan

Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata mendesak Kemenpan-RB dan BKN segera duduk bersama menuntaskan regulasi agar para honorer yang sudah lama mengabdi tidak dibiarkan terkatung-katung tanpa kejelasan status.

BACA JUGA:Setahun Menteri Nusron, Nilai Ekonomi Pendaftaran Tanah Capai Rp1.021 Triliun

“Jumlah mereka jelas, 2.104 orang. Jangan sampai tenaga honorer yang sudah lama mengabdi ini terkatung-katung tanpa kepastian. Kami di DPRD akan terus memperjuangkan agar regulasi segera ada, sehingga mereka bisa diakomodir sesuai kebutuhan daerah,” tegas Ivan Wirata.

Ivan juga menekankan bahwa para honorer tidak boleh diberhentikan sebelum regulasi resmi diterbitkan.

BACA JUGA:Efisiensi Bisnis Naik 30%, Pelaku Usaha Ungkap Peran Galaxy AI & Gemini di Galaxy Z Series

“Selama belum ada regulasi, mereka tidak boleh di-PHK. Artinya, tetap diperkerjakan sesuai kebutuhan pemerintah daerah. Karena bagaimanapun, mereka masih dibutuhkan untuk mendukung jalannya pelayanan publik,” tambahnya.

Isu gaji juga sempat mencuat dalam pertemuan dengan perwakilan honorer yang mengaku khawatir tidak akan dipekerjakan kembali dan tidak menerima honor. Menanggapi hal itu, Ivan Wirata meminta agar para honorer tidak khawatir, sebab DPRD akan mengawal agar anggaran untuk pembayaran gaji honorer tetap siap dan aman.

BACA JUGA:Artotel Grup Akan Bangun Hotel Bernuansa Alam di Arboretum

“Soal gaji, jangan khawatir. Kami di DPRD akan mengawal agar anggarannya tetap siap pakai.Soal isu di SIPD Gaji 2026 tidak masuk, mungkin benar. Tapi, gaji untuk para  honorer tidak masuk di sana, hanya PPPK paruh waktu, penuh waktu dan PNS. Ada pos anggaran khusus, namun agar bisa dipakai untuk tahun selanjutnya harus ada regulasi khusus. Ini yang kita tunggu bersama dari Menpan RB. Tapi saya juga mengingatkan kepada Gubernur Jambi, terutama BPKAD, agar memastikan dana tersebut tidak hilang atau terpakai. Jangan sampai nanti regulasi dari pusat sudah turun, tapi anggarannya justru kosong,” tegas politisi Golkar itu.

Menurut Ivan, pengawasan terhadap kesiapan anggaran menjadi sangat penting, sebab kebijakan pusat yang belum selesai berpotensi membuat daerah lengah dalam menjaga pos belanja bagi honorer yang masih aktif bekerja.

BACA JUGA:Dua Ranperwal Kota Sungai Penuh Dibahas dalam Rapat Harmonisasi oleh Kanwil Kemenkum Jambi

Sumber: