DPRD Kabupaten Tanjabtim Sahkan APBD 2026

MUARASABAK, JAMBIEKSPRES.CO.ID– DPRD Kabupaten Tanjabtim resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Persetujuan itu diambil dalam Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD, Jumat (21/11).

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Tanjabtim Hj. Zilawati, SH didampingi Wakil Ketua I Hasnibah, A.Md dan Wakil Ketua II Hj. Siti Aminah, SE serta dihadiri seluruh anggota dewan. Turut hadir Bupati Tanjabtim Hj. Dillah Hikmah Sari, Forkopimda, dan sejumlah pimpinan OPD.

BACA JUGA:Lakukan Pencegahan, Lapas Sarolangun Cek Urin dan Geledah Kamar Warga Binaan

Nugraha Setiawan, S.IP, anggota Fraksi PAN, menyampaikan apresiasi kepada Banggar dan TAPD yang telah menyelesaikan pembahasan APBD 2026 tanpa kendala. PAN menilai penyusunan APBD sudah sesuai RKPD, KUA dan PPAS serta sejalan dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati.

BACA JUGA:Bupati Pimpin Rapat Evaluasi Progres Sementara LPPK Triwulan IV Tahun 2025

"PAN menekankan pentingnya APBD 2026 sebagai instrumen pemulihan ekonomi, pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Fraksi PAN juga meminta optimalisasi PAD baru, peningkatan kualitas pendidikan, infrastruktur, serta ketegasan kepada ASN dan OPD agar bekerja disiplin dan tepat waktu," katanya.

BACA JUGA:Tiga Kali Keluar Masuk Penjara, Sapii Kembali Ditangkap Tim Sultan Polres Tebo

Sekretaris Fraksi Golkar Muhammad Samin, S.S., M.IP menyatakan apresiasi terhadap kerja Banggar dan TAPD. Golkar menekankan APBD harus disusun dengan prinsip transparansi, efisiensi, prioritas dan berkelanjutan. Golkar meminta OPD memastikan setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. 

BACA JUGA:Jelang Penerapan B50, Mendag: Kinerja Ekspor CPO Aman

"Fraksi Golkar menyatakan menyetujui Ranperda APBD 2026 ditetapkan menjadi Perda," sebutnya.

Melalui Nuardy, Fraksi NasDem menyoroti optimalisasi PAD, evaluasi realisasi anggaran, dan temuan BPK yang harus segera ditindaklanjuti. NasDem menekankan percepatan realisasi belanja daerah agar tidak terjadi SILPA besar dan dana mengendap di bank. 

BACA JUGA:Update Harga Emas di Pegadaian Jumat 21 November 2025, Hari Ini Kompak Naik

"Kami juga meminta pelaksanaan APBD dilakukan secara transparan dan akuntabel serta setiap OPD dituntut meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program," ujarnya. 

Ketua Fraksi Gerindra Ambo Acok, ST meminta PUPR meningkatkan kualitas jalan pertanian di sejumlah kecamatan serta memperkuat kinerja UPTD dengan peningkatan kapasitas operator alat berat. Gerindra juga mengapresiasi program pengobatan gratis, seragam sekolah gratis, serta program MBG yang dinilai berdampak pada stabilitas harga hasil komoditas masyarakat.

Sumber: