Parkir Semrawut di Sungai Penuh, DPRD Usulkan Digratiskan

SUNGAIPENUH, JAMBIEKSPRES.CO.ID – Permasalahan parkir di Kota Sungai Penuh kian tak terkendali. Titik parkir terus bertambah tanpa pengaturan yang jelas, sementara Pemerintah Kota Sungai Penuh dinilai kesulitan dalam menertibkan dan mengelolanya.

BACA JUGA:Sejumlah Pejabat Kerinci Dirotasi

Hampir seluruh toko yang ramai dikunjungi kini berubah menjadi lokasi parkir liar. Kondisi ini tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga mencoreng citra Kota Sungai Penuh di mata para pengunjung.

BACA JUGA:Kombinasikan Riset, Inovasi dan Kemitraan Rakyat, PalmCo Dorong Hilirisasi Gambir Nasional

Melihat parkir yang semakin semrawut, anggota DPRD Kota Sungai Penuh menyampaikan keprihatinan. Ironisnya, meskipun jumlah titik parkir cukup banyak, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir justru terbilang kecil.

Salah satu pimpinan DPRD Kota Sungai Penuh, Hardizal, menilai kondisi parkir saat ini telah meresahkan masyarakat, baik pengunjung maupun pemilik toko. Pasalnya, kendaraan yang hanya berhenti sebentar pun tetap dikenakan tarif parkir.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Sungai Penuh tersebut bahkan mengusulkan agar parkir di dalam kota digratiskan saja. Menurutnya, jika Dinas Perhubungan tidak mampu menerapkan penarikan parkir sesuai Peraturan Daerah (Perda), maka kebijakan parkir berbayar sebaiknya dihapuskan.

“Kami meminta Dinas Perhubungan segera menindaklanjuti dan menertibkan parkir yang memungut biaya tidak sesuai Perda. Kalau tidak mampu, lebih baik parkir di dalam Kota Sungai Penuh dihapuskan saja,” tegas Hardizal.

Banyak Laporan Masyarakat

Hardizal mengaku menerima banyak laporan dari masyarakat terkait praktik parkir yang tidak sesuai Perda. Selain itu, parkir ilegal terus bermunculan dan belum mampu ditertibkan oleh Dinas Perhubungan.

“Banyak laporan kami terima soal parkir di Sungai Penuh. Kami minta Dishub segera menindaklanjuti dan menertibkan parkir yang menagih tarif tidak sesuai Perda,” ungkapnya.

Ia menambahkan, mahalnya tarif parkir berdampak langsung pada penghasilan pemilik usaha dan toko. Pengunjung yang hendak berbelanja sering kali mengurungkan niat karena baru berhenti sebentar sudah diminta uang parkir.

“Ini harus ditangani dengan serius. Kalau tidak mampu, gratiskan saja parkir. PAD dari sektor parkir juga tidak terlalu besar karena diduga banyak dinikmati oknum yang tidak bertanggung jawab,” tutup Wakil Ketua DPRD Kota Sungai Penuh tersebut.(Hdp)

 

Sumber: