JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO.ID– Tahun depan, Pemerintah berencana meningkatkan pencampuran biodiesel dari B40 ke B50.
Surjadi, peneliti Pranata Universitas Indonesia (UI), menekankan bahwa kebijakan B50 harus fleksibel dan berbasis data ilmiah, agar bisa menyeimbangkan kebutuhan domestik, ekspor, dan kesejahteraan petani.
“Penerapan B50 harus adaptif, sehingga mendukung kemandirian energi nasional tanpa menimbulkan tekanan berlebihan pada harga atau ekspor,” ujarnya dikutip dari website GAPKI
BACA JUGA:Update Harga Emas di Pegadaian Sabtu 18 Oktober 2025, Meroket Lagi dan Sentuh Rp2,7 Juta/Gram
Langkah pemerintah meningkatkan pencampuran biodiesel dari B40 ke B50 ini berpotensi mengurangi kebutuhan impor solar hingga Rp 172,35 triliun.
Selain itu, ekspor minyak sawit Indonesia bisa merosot hingga Rp 190,5 triliun, yang berisiko mengganggu neraca perdagangan nasional.
Selain dampak ekonomi makro, kebijakan B50 juga memengaruhi harga domestik.
BACA JUGA:Warga Sumsel Tenang Menambang Minyak Usai Penambang Minyak Dapat Kepastian Hukum
Harga minyak goreng diprediksi naik hingga 9%, sementara TBS sawit petani bisa melonjak sekitar Rp 618 per kilogram, seiring meningkatnya permintaan untuk biodiesel.
Namun, program ini juga menambah beban fiskal karena kebutuhan subsidi agar tetap ekonomis.
BACA JUGA:Gagal Raih Kemenangan, PSG Ditahan Imbang Strasbourg 3-3
Untuk Diketahui, Indonesia saat ini adalah produsen dan konsumen minyak sawit mentah (CPO) terbesar di dunia, dengan produksi 48,2 juta ton (54% pasokan global) dan luas perkebunan sekitar 16,8 juta hektare. Proyeksi produksi 2025 hanya mencapai 49,5 juta ton, sementara kebutuhan B50 diperkirakan mencapai 59 juta ton per tahun.
BACA JUGA:Gagal Lolos Ke Piala Dunia 2026, Rangking Timnas Garuda Anjlok
Stagnasi pasokan ini menjadi tantangan utama untuk mendukung implementasi biodiesel sekaligus menjaga daya saing ekspor.
Simulasi Pranata UI menunjukkan bahwa penerapan B50 memang mampu menghemat impor solar, tetapi dampak negatif terhadap ekspor sawit lebih besar dibandingkan manfaatnya. Jika tidak diantisipasi, ini bisa menekan surplus neraca perdagangan, mengurangi cadangan devisa, dan memengaruhi stabilitas nilai tukar rupiah.