3. Pemulihan Korban. Pemerintah wajib memberi kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi bagi korban dan keluarga korban.
4. Reformasi SOP Aparat. Evaluasi ulang aturan penggunaan kekuatan dan senjata api. Aparat perlu pelatihan de-escalation dan manajemen kerumunan sesuai standar internasional.
5. Meneguhkan Komitmen Internasional. Indonesia harus menunjukkan kepatuhan pada standar HAM sebagai bukti keseriusan menjaga demokrasi.
Dengan langkah ini, pemerintah tidak hanya menjawab sorotan internasional, tetapi juga mengembalikan kepercayaan publik.
Menjawab Tuntutan Rakyat: Jangan Biarkan Rakyat Gugur Sia-Sia
Demonstrasi besar yang terjadi hingga merenggut 10 nyawa adalah alarm keras bagi pemerintah dan DPR. Kehilangan nyawa rakyat tidak boleh dianggap sekadar “biaya sosial” dari sebuah kebijakan.
Korban yang jatuh adalah pengingat bahwa ada yang salah dalam komunikasi, pengambilan keputusan, dan kepekaan negara terhadap suara rakyat.
Agar tragedi ini tidak sia-sia, pemerintah dan DPR harus serius mendengar tuntutan masyarakat: