• Batalkan kebijakan yang tidak pro-rakyat dan tidak menunjukkan empati terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
• Segera sahkan UU Perampasan Aset sebagai instrumen penting pemberantasan korupsi. UU ini akan memperkuat legitimasi negara dalam mengembalikan aset hasil korupsi kepada rakyat.
• Buka ruang dialog substantif dengan masyarakat sipil. Dengarkan kritik sebagai masukan konstruktif, bukan ancaman.
Dengan langkah-langkah tersebut, negara tidak hanya meredam gejolak sesaat, tetapi juga membangun kembali kepercayaan publik yang merupakan fondasi demokrasi.
Penutup: Momentum Perbaikan
Demonstrasi dan tragedi yang menyertainya harus dipandang sebagai cermin retak demokrasi. Negara wajib membuktikan diri sebagai pelindung hak, bukan justru aktor pelanggaran.
Respon yang cepat, transparan, dan akuntabel akan membuktikan bahwa Indonesia tidak hanya serius menjaga stabilitas politik, tetapi juga konsisten menghormati hak asasi manusia sebagaimana dijanjikan dalam konstitusi dan hukum internasional.
Jangan biarkan korban gugur sia-sia. Pemerintah harus menjadikan tragedi demonstrasi ini sebagai momentum perbaikan besar-besaran—dalam penegakan HAM, reformasi aparat keamanan, dan kebijakan publik yang benar-benar berpihak pada rakyat.
Bahan bacaan