Insentif tetap diberikan paling banyak atas bagian DPP sampai dengan Rp2 miliar dari harga jual rumah paling tinggi Rp5 miliar.
Selain itu, dukungan pemerintah pada sektor perumahan juga tetap diberikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2024 dari 166 ribu unit menjadi 200 ribu unit.
Kementerian Keuangan juga menyampaikan bahwa pemerintah telah memberikan kebijakan pembebasan PPN pada sejumlah kelompok pengeluaran, seperti kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan dan transportasi. Insentif ini dinikmati pada kelompok kelas menengah hingga atas.
Di sisi lain, pemerintah juga terus fokus pada pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, dan infrastruktur digital untuk meningkatkan konektivitas dan mobilitas guna mempermudah aktivitas masyarakat, termasuk kelas menengah.
Hanya saja, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak hanya berfokus pada kelompok yang sangat miskin, tetapi juga mencakup kelas menengah yang sering kali terabaikan.
Dengan berbagai dukungan dan program yang tepat, kelas menengah dapat terus menjadi kekuatan pendorong bagi perekonomian yang lebih stabil dan berkelanjutan. (*)