Dari data yang didapat dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, dari 2.055 ha pertanian sawah padi di Kabupaten Tanjabtim dari bulan Juni hingga Agustus 2023 belum ada yang mengalami kekeringan.
“Sampai sekarang kita belum ada laporan dari Satker terkait ada lahan padi petani yang kekeringan, karena di wilayah kita ini masih ada hujannya,” kata Sekretaris Dinas TPH Kabupaten Tanjabtim, Arna.
Saat ini, tanaman padi petani sudah menguning dan siap untuk dipanen. Bahkan sudah ada kelompok tani yang sudah melakukan panen dalam sejak beberapa bulan terkahir ini. “Di pertengahan bulan September ini saja di Simpang Datuk, Kecamatan Nipah Panjang akan panen,” jelasnya.
Meski begitu, pihak Dinas TPH Kabupaten Tanjabtim juga telah mengantisipasi terjadinya kemarau dengan cara memberikan surat himbauan kepada seluruh UPTD Balai Penyuluh Pertanian di 11 kecamatan tentang siklus El Nino 4 tahunan ini.
“Jadi kami sudah antisipasi dari awal, akan tetapi sekarang belum ada laporan ada lahan padi petani yang mengalami kekeringan,” sebutnya.
Sementara itum, Dinas Tanaman Pangan, Holtikuktura dan Perkebunan masih melakukan pendataan terkait berapa jumlah lahan kekeringan akibat kemarau yang sempat melanda Kabupaten Sarolangun.
“Kami masih inventarisir data dari lapangan. Untuk jumlah pastinya belum tahu,” singkatnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto meminta agar pemerintah daerah melakukan pemetaan terhadap sejumlah daerah di Provinsi Jambi yang mengalami kekeringan.
“Kita minta agar pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan pada daerah-daerah yang sudah terdampak kekeringan. Karena memang ini sudah memasuki musim kemarau dan memang sudah ada wilayah yang sudah terdampak dengan kekeringan air ini,” ujarnya.
Lebih lanjut disampaikan oleh Edi Purwanto bahwa persoalan kekeringan ini tidak hanya pada sektor kebutuhan rumah tangga akan tetapi juga pada sektor lain seperti pertanian. Terhadap sektor rumah tangga, Edi Purwanto meminta agar dilakukan penyuplaian air bersih ke masyarakat.
“Jangan sampai ada masyarkat atau satu wilayah yang mengalami krisis air bersih karena kekeringan ini. Kita minta skema penyuplaian air ke daerah terdampak sudah dilakukan sebagai antisipasi,”katanya.
“Kemudian untuk sektor pertanian, ini juga harus diperhatikan pada dinas terkait untuk berkoordinasi dengan perangkat desa. Maka tadi di perlukan petaan wilayah mana yang sudah terdampak kekeringan, sektor rumah tangga, pertanian ini juga harus di petakan,” pungkasnya. (fth/hpd/sun/rza/aes)