SENGETI, JAMBIEKSPRES.CO.ID- Persoalan angkutan batu bara yang ada di Provinsi Jambi memang perlu adanya solusi kongkrit dari pihak terkait secara cepat.
Ini mengingat jumlah angkutan batu bara saat ini yang melibatkan truk dalam jumlah tidak sedikit sudah sangat ramai di ruas jalan raya nasional di beberapa wilayah termasuk di Muaro Jambi.
Wakil Ketua DPRD Muaro Jambi, Ahmad Haikal, menegaskan, permasalah angkutan batubara sepertinya hanya di Provinsi Jambi yang amat rumit. Padahal, di daerah lain juga cukup banyak dan besar tambang Batubara.
"Di daerah lain pada buat jalan khusus, kenapa Jambi tidak ada. Tentu mengganggu kenyamanan aktivitas warga," katanya kepada Jambi Ekspres, Jumat (27/1).
Terkait adanya kesepakatan Komisi V DPR RI yang meminta distop dulu aktivitas tambang batu bara di Provinsi Jambi sebelum ada jalan khusus, Dia mengaku sangat setuju dengan hal tersebut demi kebaikan masyarakat luas.
"Kita minta dibuatkan dulu jalur khusus. Saya sangat setuju, Stop Batubara sampai ada jalan khusus," tugasnya.
Sementara, Pemerintah Provinsi Jambi belum mengambil langkah untuk menghentikan aktivitas angkutan batu bara yang melewati jalan nasional. Eksekutif masih mencoba untuk mengurai kemacetan yang terjadi.
Gubernur Jambi Al Haris mengatakan terkait kemacetan yang selalu terjadi tiap hari, Pemprov tetap terus berusaha mengurai kemacetan.
"Yang jelas kita berusaha terus.Tugas saya bagaimana tim-tim di lapangan Dinas Perhubungan dan Kepolisian untuk mengurai macet tersebut," ujar Gubernur Jambi.
Haris menyebut Pemprov sudah membuat langkah-langkah seperti memberikan stiker nomor lambung.
Namun di lapangan, Haris mendapatkan laporan jumlah angkutan liar cukup banyak.
Ditanya terkait sentilan Komisi V DPR yang angkutan bertonase berat ini masih menggunakan jalan nasional, Gubernur mengakuinya. Namun saat ini pihaknya sedang bekerja dan proses mengurai kemacetan tidaklah mudah.
"Ini problem sudah lama sekali dan saya mencoba mengurainya ketika saya menjadi Gubernur Jambi," ucapnya.
Menurut Haris yang terpenting DPR RI turut memberikan dana, karena Pemprov siap untuk bekerja.
"Contohnya jalan Simpang Karmeo-Kilangan di Batanghari (alternatif), kita minta ke DPR RI membantu dengan dana pusat. Karena jika sudah dilakukan pengerasan enak mengaturnya," ucap Haris.