Kasus Gula, 5 Petinggi Perusahaan Swasta Divonis 4 Tahun Penjara

JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO.ID - Lima orang petinggi perusahaan swasta divonis pidana penjara masing-masing selama 4 tahun setelah terbukti bersalah terkait kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan pada tahun 2015–2016.

BACA JUGA: PalmCo Dorong UMKM Binaan Tumbuh Lewat Pelatihan Akses Pasar Nasional

Hakim Ketua Dennie Arsan Fatrika menyatakan kelima terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama.

BACA JUGA:Bupati Dedy Putra Pimpin Rapat Pencegahan Korupsi Bersama KPK RI

"Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan primer," ujar Hakim Ketua pada sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis dikutip dari Antara.

BACA JUGA:TBS Kelapa Sawit Jambi Turun Rp39,71 Per Kilo, Ini Daftar Harga TBS 31 Oktober-6 November 2025

Adapun kelima terdakwa dimaksud, yakni Direktur Utama PT Angels Products Tony Wijaya Ng, Direktur PT Makassar Tene Then Surianto Eka Prasetyo, Dirut PT Permata Dunia Sukses Utama Eka Sapanca, kuasa direksi PT Duta Sugar International Hendrogiarto Tiwow, serta Dirut PT Berkah Manis Makmur Hans Falita Hutama.

BACA JUGA:Gelar Apel Latihan Gulbencal, Pangdam XX/TIB dan Gubernur Al Haris Tekankan Sinergi Hadapi Bencana

Selain pidana penjara, kelima terdakwa juga dikenakan hukuman denda masing-masing sebesar Rp200 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti (subsider) dengan 4 bulan kurungan serta pidana tambahan berupa uang pengganti senilai dengan besaran yang diterima masing-masing terdakwa dalam kasus dugaan korupsi gula.

Hakim Ketua menyatakan Tony divonis untuk membayar uang pengganti sebesar Rp150,81 miliar; Then Surianto Rp39,25 miliar; Eka Rp32,01 miliar; Hendrogiarto Rp41,23 miliar; serta Hans Rp74,58 miliar.

BACA JUGA:Bupati BBS Bakal Lantik 57 Pejabat Sore ini, 13 Diantaranya Pejabat Eselon II

"Uang pengganti tersebut telah disetorkan para terdakwa kepada Kejaksaan Agung dan telah disita secara sah, sehingga diperhitungkan sebagai uang pengganti," ucap Hakim Ketua.

Disebutkan bahwa terdapat beberapa hal memberatkan dan meringankan yang dipertimbangkan Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan.

Hal memberatkan meliputi para terdakwa telah memperoleh hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukan, sedangkan pertimbangan meringankan terdiri atas terdakwa belum pernah dihukum dan telah menitipkan uang kepada Kejagung pada saat penyidikan sebagai uang pengganti atas kerugian keuangan negara.

Sumber: