Pembangunan IKN, Menghentikan Proyek Elit demi Kesejahteraan Rakyat

Penulis: Yusnaini, S.E.,M.I.Kom *

 

Proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur saat ini menghadapi kenyataan yang jauh dari harapan. Dicap sebagai simbol kemajuan dan transformasi Indonesia, IKN malah menjadi proyek yang penuh dengan ketidakpastian, pemborosan anggaran, dan ketidakjelasan arah. 

 

Pembangunan IKN yang terkesan terburu-buru dan tanpa perencanaan matang kini berada dalam kondisi mangkrab. Meskipun Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melanjutkan proyek ini, anggaran yang masih diblokir dan ketidakpastian mengenai realisasi proyek ini menjadi pertanyaan besar. Di tengah kelesuan ekonomi, dengan PHK massal dan ketidakpastian global, mengalokasikan dana yang besar untuk sebuah proyek yang belum jelas dampaknya bagi rakyat adalah keputusan yang perlu dicermati secara kritis. 

 

Menggunakan pemikiran Tan Malaka dan Karl Marx, kita dapat menganalisis bagaimana proyek IKN ini berisiko memperburuk ketimpangan sosial dan ketergantungan ekonomi, serta apakah keputusan ini benar-benar menguntungkan rakyat atau sekadar ambisi politik elit.

 

Pemikiran kritis Tan Malaka menekankan bahwa perubahan sosial dan pembangunan yang sesungguhnya harus berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Pembangunan tidak boleh hanya menjadi alat bagi elite politik untuk memperkuat posisi mereka atau memuaskan ambisi pribadi. 

 

Berdasarkan pandangan Tan Malaka, pembangunan yang tidak berfokus pada kesejahteraan rakyat akan memperburuk ketimpangan sosial dan memperkuat dominasi kelas penguasa. Dalam hal ini, pembangunan IKN, meskipun dijanjikan sebagai pusat pemerintahan yang baru, justru berisiko memperburuk ketimpangan sosial di Indonesia.

 

Dalam konteks IKN, Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 48,8 triliun untuk periode 2025-2029, yang akan digunakan untuk membangun gedung-gedung pemerintah dan infrastruktur di sana. Namun, di tengah lesunya ekonomi dan tingginya angka pengangguran, penggunaan anggaran sebesar itu untuk pembangunan kota baru yang belum tentu memberikan manfaat langsung kepada rakyat adalah keputusan yang patut dipertanyakan. 

 

Sumber: