Pembangunan IKN, Menghentikan Proyek Elit demi Kesejahteraan Rakyat

Ketika rakyat mengalami kesulitan ekonomi, dengan daya beli yang menurun, serta banyaknya pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat PHK, alokasi anggaran untuk proyek IKN seharusnya diprioritaskan untuk proyek-proyek yang lebih mendesak dan lebih banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, dan sektor kesehatan.

 

Menurut perspektif Tan Malaka, sistem ekonomi yang adil adalah sistem yang mendukung pemberdayaan ekonomi rakyat dan mengurangi ketergantungan pada pihak luar atau modal besar. Namun, proyek IKN malah memperlihatkan sebaliknya, dengan ketergantungan yang tinggi terhadap investasi swasta, yang justru lebih menguntungkan elit dan bukan rakyat banyak. Dalam konteks ini, pembangunan IKN cenderung memperburuk ketimpangan sosial dan semakin memperlebar jurang antara rakyat kecil dan elit penguasa.

 

 

Dalam teori materialisme dialektika yang digagas oleh Karl Marx, pembangunan ekonomi dalam sistem kapitalis sering kali melayani kepentingan kapitalis besar, bukan rakyat. Di dalam sistem ini, kekayaan dan sumber daya sering kali terpusat pada segelintir orang atau perusahaan besar, sementara sebagian besar masyarakat hanya menjadi objek dari pembangunan yang tidak menguntungkan mereka. IKN jika dianalisis dengan lensa ini, adalah contoh nyata bagaimana kapitalisme global berperan dalam mendominasi kebijakan ekonomi negara, di mana perusahaan-perusahaan besar dan investor asing menguasai proyek-proyek besar, sementara rakyat lokal terpinggirkan.

 

Proyek IKN yang mengandalkan investasi swasta, baik dari luar negeri maupun dalam negeri, berpotensi memperburuk ketergantungan ekonomi Indonesia pada modal asing dan kapitalisme global. Ini sejalan dengan kritik Marx terhadap imperialisme ekonomi, di mana negara-negara berkembang sering kali dipaksa untuk menerima investasi asing yang tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alam, tetapi juga mengurangi kedaulatan ekonomi mereka. Proyek IKN, meskipun bertujuan untuk menjadi pusat pemerintahan baru, berisiko menjadi sarana bagi kapitalis besar untuk menguasai lebih banyak lagi sektor-sektor vital Indonesia, seperti pertambangan, infrastruktur, dan energi, yang semuanya akan lebih menguntungkan investor besar daripada rakyat biasa.

 

Salah satu argumen yang kuat dalam kritik terhadap pembangunan IKN adalah pemborosan anggaran. Dengan anggaran yang telah dialokasikan mencapai Rp 89 triliun selama periode pertama, apakah benar-benar dapat dibenarkan jika dana sebesar itu digunakan untuk pembangunan sebuah ibu kota yang bahkan belum sepenuhnya dibutuhkan, terutama ketika banyak sektor lain yang membutuhkan dana lebih untuk pemulihan ekonomi pasca-pandemi? Dana sebesar ini bahkan bisa digunakan untuk membangun 89.000 km jalan desa, 300 rumah sakit, atau 17.000 sekolah dasar yang jauh lebih berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

 

Seperti yang dinyatakan oleh Kantor Komunikasi Kepresidenan, meskipun anggaran untuk IKN masih diblokir, Rp 6,3 triliun sudah dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dasar, namun efisiensi belanja yang terus digalakkan oleh pemerintah lebih baik dialokasikan untuk proyek yang lebih banyak dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Di tengah kelesuan ekonomi, pengangguran, dan ketidakpastian global, tidak seharusnya dana negara digunakan untuk proyek ambisius yang manfaatnya masih jauh dari kepastian. Alokasi anggaran yang berfokus pada pembangunan infrastruktur yang langsung bermanfaat bagi rakyat, seperti jalan desa, irigasi, dan perumahan untuk masyarakat miskin, akan jauh lebih strategis dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini.

 

Melihat situasi ekonomi Indonesia yang tengah lesu, pemborosan anggaran untuk proyek IKN harus dihentikan. Alihkan dana tersebut untuk proyek-proyek yang lebih bermanfaat dan langsung memberikan dampak pada kesejahteraan rakyat. Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan rumah sakit adalah kebutuhan mendesak yang akan langsung memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat. Pemberdayaan ekonomi lokal juga harus menjadi prioritas utama, agar rakyat yang terkena dampak PHK dapat kembali memiliki pekerjaan dan pendapatan. Proyek-proyek seperti pembangunan infrastruktur desa, pengembangan pertanian, dan pendidikan yang merata akan memberi dampak yang lebih besar bagi rakyat banyak.

 

Sumber: