Airlangga Mundur dari Ketum Partai Golkar Berimbas Peta Politik di Jambi? Ini Kata Politisi Golkar Jambi

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO.ID-  Ketua Umum Partai Golkar  Airlangga Hartarto secara resmi menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar, Minggu (11/8) kemarin.

Pengunduran diri itu terhitung setetalah Airlangga menandatangani surat pengunduran diri pada malam Sabtu 10 Agustus 2024.

Airlangga menyatakan bahwa pengunduran dirinya itu ditempuh setelah melalui pertimbangan matang dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar.

Ia menyebut dalam waktu dekat ini DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan AD/ART untuk menentukan ketua umum berikutnya.

 "Maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, serta atas petunjuk Tuhan yang maha besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai ketua umum DPP partai Golkar, pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024 selanjutnya, sebagai partai besar yang matang dan dewasa," kata Airlangga.

Mundurnya Airlangga Hartarto dari tampuk pimpinan partai berlambang beringin ini memunculkan berbagai spekulasi politik di tingkat daerah. Terutama terkait surat keputusan (SK) rekomendasi dukungan yang sudah diterbitkan untuk ratusan bakal calon kepala daerah (Bacakada) yang diteken langsung oleh Airlangga Hartarto, termasuk Jambi. 

 Salah satunya terkait spekulasi apakah mundurnya Airlangga Hartarto akan mengubah peta politik dan dukungan partai terhadap Bacakada. Tidak hanya bagi mereka yang belum mendapatkan rekomendasi dukungan, termasuk bagi kandidat yang sudah mengantongi dukungan.  

Jika benar, tentu ratusan dukungan yang sudah diterbitkan itu memungkinkan untuk dievaluasi. Terlebih masa pendaftaran calon di Komisi Pemilihan Umum masih cukup lama yakni pada 27-29 Agustus mendatang. 

Politisi senior partai Golkar Yun Ilman memastikan bahwa mundurnya Airlangga Hartarto tidak akan mengubah dan menggangu keputusan yang sudah diambil partai terkait dukungan di Pilkada 2024.

“Keputusan yang sudah diambil tidak akan mengalami perubahan. Karena di Golkar itu kita punya bidang masing-masing, termasuk soal Pilkada ini,” sebutnya. 

Hanya saja, kata jendral, untuk dokumen pendaftaran calon nantinya akan menyesuaikan. Karena untuk mendaftar, KPU hanya menerima kepengurusan yang terdaftar di Kemenkumham. “Jadi nanti tinggal menyesuaikan saja,” sebutnya. 

Bagaimana dengan dukungan yang belum diterbitkan DPP? Yun Ilman memastikan bahwa hingga saat ini masih terus berproses. Sama halnya dengan proses rekomendasi yang diterbitkan kepada kandidat sebelumnya.

“Tidak ada masalah, daerah yang belum tentu kita proses. Untuk dukungan inikan kita punya kreteria mekanisme sendiri,” tegasnya. 

Pengamat politik Pahruddin menilai bahwa keputusan dukungan yang sudah dikeluarkan DPP tetap akan sah, karena tidak berlaku surut. Hanya saja ada beberapa hal  mungkin perlu menyesuaikan, seperti persoalan administrasi. “Saya pikir kalau yang sudah terbit rekomendasinya kecil kemungkinan akan berubah. Meski katuanya berganti, tapi pengurus yang ada tetap orang-orang itu saja,” sebutnya. 

Sumber: