Airlangga Mundur dari Ketum Partai Golkar Berimbas Peta Politik di Jambi? Ini Kata Politisi Golkar Jambi

 Beberapa petinggi Partai Golkar menyebut pengurus pusat partai menjadwalkan rapat pleno berlangsung pada Selasa (13/8) untuk menentukan pelaksana tugas (plt.) ketua umum dan tanggal musyawarah nasional (munas) atau musyawarah nasional luar biasa (munaslub).

Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar Agung Laksono kepada wartawan saat dihubungi di Jakarta, Minggu, menyebut informasi itu dia terima dari Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Golkar Erwin Aksa.

“(Rapat, red.) untuk tentukan plt. ketum (ketua umum) dan jadwal munas atau munaslub,” kata Agung Laksono.

Golkar menjadwalkan rapat pleno itu setelah Airlangga Hartarto mengumumkan dia mundur dari jabatannya sebagai ketua umum DPP Partai Golkar pada Minggu. Dalam rekaman video yang disiarkan Partai Golkar, Airlangga menyebut pengunduran dirinya terhitung sejak Sabtu malam (10/8).

Dengan demikian, posisi ketua umum itu perlu segera diisi oleh seorang pelaksana tugas, yang ditentukan dalam rapat pleno pengurus pusat partai.

“Dalam rapat pleno nanti, yang akan digelar dalam waktu dekat sehubungan dengan pengunduran diri ketua umum, dan ini sekarang sedang mau pilkada (pemilihan kepala daerah) ya, pilkada itu yang ditetapkan oleh partai, harus ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen (sekretaris jenderal) definitif, jadi tetap akan diadakan munas,” kata Ketua Dewan Pakar Partai Golkar.

Dia melanjutkan untuk nama-nama yang akan ditunjuk partai tentu akan mengikuti hasil rapat pleno, termasuk kemungkinan Agus Gumiwang menjadi plt. ketua umum. Agus Gumiwang, yang merupakan politikus Partai Golkar dan saat ini juga menjabat menteri perindustrian RI, dikabarkan kandidat kuat menjadi plt. ketua umum.

“Ada suara seperti itu (Agus Gumiwang menjadi plt.), tentu dari rapat pleno ke munasnya nanti. Rapat pleno minggu depan itu ke munas, itu suara-suara sangat menguat pengurus DPP yang (mengusulkan, red.) Pak Agus Gumiwang Sasmita sebagai plt., (kemudian) pada munasnya sebagai ketua umum yang baru,” kata Agung.

 Di bagian lain, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa peta politik Pilkada 2024 bisa berubah usai Airlangga Hartarto mundur dari posisi Ketua Umum Partai Golkar

"Ada indikasi seperti itu, tetapi kalau di tingkat kabupaten/kota itu relatif konfigurasinya menunjukkan representasi dari peta politik yang ada di daerah, tetapi kalau terkait dengan pilkada tingkat provinsi, memang ada berbagai skenario-skenario karena ada kepentingan kekuasaan itu," kata Hasto di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu.

Ia tidak menyebut di mana saja peta politik Pilkada 2024 akan berubah, tetapi ia menjelaskan bahwa pilkada dengan daerah padat penduduk akan terdampak.

"Karena ada yang berpikiran bahwa ini pilkada serentak, dan tidak terjadi lagi lima tahun ke depan, sehingga ini menjadi fundamen kekuasaan bagi kepentingan 2029," ujarnya.

Adapun pada kesempatan itu ia mengatakan bahwa fundamen kekuasaan bagi PDIP di Pilkada 2024 adalah memperkuat rakyat, mengatasi kemiskinan ekstrem, hingga membangun kedaulatan pangan.

"Itu fundamen politik, bukan dengan melakukan suatu pengaturan-pengaturan kekuasaan, apalagi dengan menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan untuk menyiapkan 2029. Itu elitis, dan itu meninggalkan seluruh logika demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat," jelasnya.

Sementara itu, Hasto mengatakan bahwa kabar pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar telah dilaporkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Sumber: