Soal SDN 212! Pihak Hermanto Layangkan Permohonan Sita Eksekusi ke Pengadilan

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO.ID- Pasca Pemerintah Kota Jambi menggelar pertemuan penting pada Senin (1/7), untuk membahas permasalahan terkait SDN 212 yang hingga kini belum dapat dieksekusi sesuai putusan Mahkamah Agung.

Kuasa Hukum Hermanto, Ihsan Hasibuan mengaku belum ada pihak Pemkot Jambi melakukan mediasi/negosiasi dengan pihak keluarga Hermanto. 

Ihsan menyebutkan tidak mengetahui pertemuan yang dihadiri oleh Unsur Forkompimda tersebut untuk membahas sengketa lahan SDN 212.

"Kami tidak tahu itu, sampai hari ini (Kamis, red), kami justru akan melayangkan surat ke Pengadilan untuk meminta Permohonan Sita Eksekusi," kata Ihsan, Kamis (4/7/2024).

Ihsan juga menanggapi isu yang bergulir bahwa Pemkot Jambi akan membayarkan tanah tersebut sesuai dengan sertifikat, karena sebagian tanah diklaim milik Pertamina.

"Tidak ada masalah kalau mau dibayarkan sesuai seritifikat. Berarti yang sebagian (yang diklaim Pertamina) tetap kembali ke Keluarga Hermanto dalam bentuk tanah," katanya.

Dia menyebut, prinsip eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan. 

"Mana ada eksekusi setengah-setengah. Pasti sesuai dengan putusan MA itu," katanya.

Sebelumnya, pemerintah kota Jambi telah melakukan rapat di rumah dinas Walikota Jambi yang dihadiri oleh berbagai pihak termasuk Sekretaris Daerah, kepala badan Kesbangpol, Kepala BPKAD, Asisten 1, serta perwakilan Forkopimda Kota Jambi seperti Kajari, Wakil Kepala PN Jambi, Wakapolres, Wakil Ketua DPRD, dan unsur lainnya dari Pertamina dan Kementerian Keuangan.

Usai rapat, Penjabat Walikota Jambi, Sri Purwaningsih mengatakan, jika Pemkot Jambi menegaskan komitmennya untuk mengeksekusi putusan pengadilan dan membayarkan sejumlah uang yang telah ditetapkan. 

"Pemerintah Kota Jambi sudah siap anggarannya, sudah siap membayarkannya, namun harus dipastikan dulu bagaimana langkahnya," tambahnya.

Pertemuan ini juga dilakukan mengingat pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sudah berjalan dan sekolah akan dimulai pada tanggal 15 Juli mendatang. 

"Saya tidak ingin anak-anak mengalami kesulitan saat mulai masuk sekolah. Maka dari itu, pertemuan ini memastikan supaya anak-anak bisa sekolah pada tanggal 15," tegasnya.

Selain itu, disepakati bahwa akan ada pertemuan lebih lanjut dengan pihak keluarga penggugat untuk memastikan semua pihak sepakat dan masalah dapat segera diselesaikan.

Sumber: