Pakai Jargas Bisa Kurangi Subsidi LPG 3 Kg Rp 0,63 Triliun Per Tahun

JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO.ID- Melihat tingginya demand elpiji di masyarakat berimbas pada besaran impor elpiji. Karakteristik gas Indonesia yang minim Propana (C3) dan Butana (C4) serta belum memadainya kilang infrastuktur elpiji ditengarahi sebagai faktor pendorong impor.

"Impor elpiji kita (Indonesia) kurang lebih 5-6 juta MT," ungkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif .

Atas dinamika tersebut, pemerintah begitu responsif mencari jalan keluar. Pembangunan pipa transmisi gas terintegrasi dari Aceh hingga Jawa tengah digenjot secara simultan.

Upaya ini diharapkan sebagai jalan keluar (breakthrough). "Jaringan gas ini sangat diperlukan karena di banyak negara banyak memanfaatkan gas alam untuk sumber kebutuhan energi rumah tangga, hotel, atau rekreasi," sambung Arifin.

Terbangunnya infrastruktur gas diharapkan mampu menjawab kebutuhan jaringan gas (jargas) kota. Akan ada penambahan penerima manfaat sebanyak 300 ribu sambungan rumah tangga (SR) melalui pipa Cirebon-Semarang (Cisem) dan 600 ribu SR melalui pipa Dumai-Sei Mangkei.

"Ini bisa mengurangi subsidi elpiji 3 kg Rp0,63 triliun per tahun dan hemat devisa impor elpiji Rp1,08 triliun per tahun," kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji.

Tak cukup di situ, pemerintah bakal segera merampungkan pembangunan pipa Cirebon-Semarang (Cisem) tahap 2 sepanjang 240 km. Penyelesaian ini akan menciptakan harga gas yang lebih terjangkau dengan toll fee pengangkutan gas yang lebih rendah. Sekaligus sanggup menghemat biaya masak elpiji ke jargas sekitar Rp0,05 per tahun.

Guna memenuhi kebutuhan jargas kota, sebanyak 16,14 billion british thermal unit per day (BBUTD) gas bumi domestik disalurkan di 2023. Terdapat lonjakan dari tahun 2022, yaitu 10,93 BBUTD. Sektor industri menjadi paling tinggi dalam pemanfaatan gas bumi.

Tercatat 1.515,8 BBUTD atau 40,5% dari realisasi keseluruhan gas domestik di 2023 sebesar 3.745 BBUTD. "Gas menjadi andalan ke depan untuk pengembangan energi di dalam negeri," jelas Tutuka.

Secara spesifik, pembangunan jargas rumah tangga yang sudah terpasang mencapai 900.000 SR. Dari jumlah tersebut, sebagian besar didominasi dari anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanjan Negara (APBN) sebanyak 703.308 SR, dan sisanya dibangun melalui penugasan pemerintah kepada subholding gas Pertamina, PT Perusahaan Gas Negara.

Lirik Skema KPBU

Pemerintah sendiri mematok target 2,5 juta rumah tangga tersambung jargas. Agar hal ini terwujud, pemerintah tengah mencari skema pembiayaan melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Langkah ini diharapkan mampu mengakselerasi pengembangan jargas di kemudian hari.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Laode Sulaeman mengungkapkan, ada banyak benefit dari implementasi skema KPBU. Pemerintah akan menanggung sebagian risiko badan usaha dalam pembangunan jargas. Di samping itu, KPBU bisa mempercepat pembangunan jargas secara masif. "Misalnya mulai (pembangunan jargas) di Batam bisa langsung 300.000 SR," jelasnya.

Di sisi lain, masih ada beberapa tantangan dalam menjalankan skema KPBU, diantaranya waktu lelang lebih panjang dan pembenahan regulasi, salah satunya Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019 Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil. "Regulasinya perlu ditetapkan dulu sebelum dilelangkan," jelas Laode.

Sumber: