3 Pemda Diminta ‘Kompak’ Menyelesaikan Masalah Banjir di Kerinci dan Sungai Penuh

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO.ID -  Ini sudah tahun ke sekian, Kerinci dan Sungai Penuh menjadi langganan banjir, dari tahun ke tahun, banjirnya pun semakin naik kelas, semakin menyebar dan semakin parah.

Mau sampai kapan membiarkan Kerinci dan Sungai Penuh begini? Tentu saja akan terus begini jika Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh dan juga Pemerintah Provinsi Jambi, masih tak banyak berbuat untuk menangani banjir.

Merasa ‘kesetrum’ kalau banjir telah datang, Saat surut? semua kembali ke aktivitas masing-masing, lupa bahwa tahun depan akan datang lagi banjir langganan.

Sebenarnya, apa yang harus dilakukan pemerintah agar banjir ini bisa usai, tidak tahun ini, namun paling tidak mulai tahun mendatang?

Musdiyanto Mukhti, ST. MT, salah satu putra asli Sungai Penuh yang kini pejabat Kepala SNVT PJPA 1 Cimanuk Cisanggarung Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, mengaku terus memantau situasi di kampung halamannya dan berharap pemerintah segera melakukan Langkah-langkah strategi.

Langkah-langkah strategi yang seperti apa? Salah satunya adalah ‘kompak’.

3 Pemda yang Harus Solid

Kata Musdiyanto, 3 pemda harus kompak dulu jika benar-benar ingin menyelesaikan masalah banjir ini karena Pemerintah daerah adalah kunci utama penyelesaian masalah ini.

Pemerintah mana saja? Ada 3 pemerintahan yang harus solid dulu dalam komitmen mengendalikan bencana banjir.

Pertama ada pemerintah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Kabupaten Kerinci sebagai daerah lokasi bencana banjir setiap tahun, kemudian adalah Pemerintah Provinsi Jambi sebagai leading pemerintahan di provinsi ini.

Kompak untuk apa? untuk melakukan kolaborasi mengajukan dukungan kepada pemerintah pusat melalui Balai Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VI Kementerian PUPR yang ada di Jambi.   

Menangani banjir itu tidak murah, tak mungkin Pemda sanggup menganggarkan biaya besar dan menyelesaikan sendiri permasalahan ini, maka jalan keluarnya adalah ‘menjuluk’ pemerintah pusat, mendesak melalui perpanjangan tangannya yang ada di Jambi yaitu melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera VI yang ada di Jambi.

Kegiatan pengendalian banjir menurut lokasi/daerah pengendaliannya, dapat dikelompokkan menjadi dua:

1. Bagian hulu: yaitu dengan membangun dam pengendali banjir yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir, pembuatan waduk lapangan yang dapat merubah pola hidrograf banjir dan penghijauan di daerah aliran sungai.

2. Bagian hilir: yaitu dengan melakukan perbaikan alur sungai dan tanggul, sudetan pada alur yang kritis, pembuatan alur pengendali banjir atau flood way, pemanfaatan daerah genangan untuk retarding basin dan sebagainya.

BACA JUGA:Banjir Kota Sungai Penuh, Salahnya Dimana?

Kalau Sudak Kompak, Apalagi?

Alasan kompak lainnya, mengingat Sungai Batang Merao adalah sungai yang melintasi dua kab dan kota dan merupakan anak sungai yang tergabung pada WS Batanghari.

Kalau sudah kompak, langkah apa yang harus dilakukan? Pemda kata Musdiyanto, bisa melakukan ekspose dan konsolidasi ke Kementerian PUPR, mulai dari melaporkan bencana hingga usulan penanganan bencana banjir.

Kata alumni SMAN 1 Sungai Penuh Angkatan 1998 ini, langkah-langkah strategi ini juga berhasil dan sudah sering dilakukan daerah lain di Indonesia.

Ia mencontohkan Gorontalo, Pemda Gorontalo melakukan konsep ‘kompak’ ini untuk bisa mewujudkan programnya mencegah banjir menyerang lagi.

BACA JUGA:Pj Bupati Asraf Tetapkan Siaga Darurat Longsor dan Banjir di Kerinci 1 Hingga 7 Januari 2024

Usai melakukan ekspose didampingi langsung oleh BWS Sulawesi 2, pemerintah daerah langsung digelontorkan anggaran puluhan miliar untuk penanganan bencana banjir di wilayah mereka.

“Pada hakekatnya, pengendalian banjir merupakan suatu yang kompleks,” lanjut Musdiyanto.

Dimensi rekayasan (engineering) dalam menangani bencana banjir, melibatkan banyak disiplin ilmu teknik antara lain: hidrologi, hidraulika, erosi DAS, teknik sungai, morfologi & sedimentasi sungai, rekayasa sistem pengendalian banjir, sistem drainase kota, bangunan air dan lainnya.

BACA JUGA:Ini Jalan Alternatif Kerinci-Bangko Pengganti Jembatan Tamiai yang Ambruk

Di samping itu suksesnya program pengendalian banjir juga tergantung dari aspek lainnya yang menyangkut sosial, ekonomi, lingkungan, institusi, kelembagaan, hukum dan lainnya.

“Politik juga merupakan aspek yang penting, bahkan kadang menjadi paling penting. Dukungan politik yang kuat dari berbagai instansi baik eksekutif (pemerintah), legislatif (DPR/DPRD) dan yudikatif akan sangat bepengaruh kepada solusi banjir suatu daerah,” lanjutnya lagi.

BACA JUGA:Jembatan Tamiai Berusia 49 Tahun Tergerus Tak Bisa Dilalui Kendaraan, Begini Penanganan Dari BPJN Jambi

Apakah pemerintah daerah di Jambi bisa kompak? Musdiyanto optimis bisa, asalkan tujuan pemerintah itu benar-benar murni untuk melepaskan kesengsaraan masyarakat akibat dampak bencana banjir yang telah terjadi dari tahun ke tahun dalam beberapa waktu terakhir. (*)

Sumber: