Dewan Pertanyakan Temuan BPK dan Tak Optimalnya PAD Pemprov Jambi

Selain itu, ada juga temuan BPK belum adanya penerimaan Participating Interest (PI) atau hak daerah atas pengelolaan migas. Sejatinya dari PI ini daerah mendapatkan 10 persen dari Kontraktor Kontrak Kerjasama KKKS.

Kepala Biro Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Jambi Johansyah menerangkan Pemprov Jambi memang belum menerima PI 10 persen, karena semua tengah dalam proses.

Johansyah menerangkan untuk catatatn BPK pertama yakni di Jambi south Jambi baru ada perubahan pengelolaan. "Awalnya K3S Conoco philip,sekarang K3S berubah Jindi Jambi Sout B,dan Pemerintah Provinsi tidak diinfokan oleh SKK Migas,kita segera koordinasi dgn SKK Migas," jelas Johansyah

Kemudian untuk Wilayah Kerja south Betung yang berada disarolangun,Pemerintahan Provinsi Belum Menerima Surat Penawaran Dari SKK migas,. "Sehingga kita belum bisa proses,nanti segera akan kita surat atau Koordinasi dengan Skk migas," pungkasnya. (aba)

Sumber: