PJ Bupati Sarolangun Bachril Paparkan Upaya Penanganan Inflansi Kepada Mendagri

SAROLANGUN, JAMBIEKSPRES.CO.ID –Penjabat Bupati Sarolangun Dr Ir Bachril Bakri, M.App, Sc mengikuti rapat koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2023 bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sarolangun dengan Mentri Dalam Negeri, Senin (29/05/2023) di Hotel Swiss Bell Kota Jambi.

Dalam rapat tersebut hadir sejumlah kementrian/lembaga terkait dan seluruh Kepala Daerah Se-Indonesia di Daerah Masing-masih, di jajaran Pemerintah Kabupaten Sarolangun, tampak PJ Bupati Sarolangun turut didampingi Sekretaris Daerah Ir Endang Abdul Naser,  dan jajaran OPD terkait .

Dalam kegiatan tersebut, Penjabat Bupati Sarolangun Bachril Bakri menyampaikan upaya konkrit yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam penanganan inflasi daerah di Kabupaten Sarolangun, dan telah membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sarolangun nomor 71/PSDA/2023.

” Kondisi inflasi di Indonesia hingga pada akhir April 2023 ini mencapai 4,34 persen, sedangkan Provinsi Jambi mencapai 3,78 persen yang termasuk 10 Provinsi terendah dalam angka inflasi Daerah,” katanya.

Kata Bachril, sejumlah komoditi yang menyumbang tingginya angka inflasi di Indonesia termasuk juga di daerah Provinsi Jambi, dari sektor angkutan udara, beras, emas perhiasan, tarif kendaraan travel dan angkutan antar kota. Sedangkan untuk komoditi penyumbang deflasi itu datang dari Cabai Merah, daging ayam ras, ikan nilai cabe rawit, dan bawang merah.

Dalam penanganan inflasi daerah sedikitnya ada enam upaya harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah, diantaranya Melaksanakan operasi pasar murah, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, Kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, Gerakan Menanam, Merealisasikan Biaya Tak Terduga (BTT), dan Dukungan transportasi dari APBD.

Dari 6 upaya penanganan inflasi daerah yang sifatnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah, hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah melakukan 4-5 upaya tersebut.

” Kabupaten Sarolangun masuk daftar 208 pemerintah daerah yang telah melakukan 4 hingga 5 dari 6 upaya konkrit penanganan inflasi daerah,”ungkapnya.

Pejabat eselon II Kemendagri ini juga menjelaskan upaya konkrit dalam penanganan inflasi daerah, Pemerintah Kabupaten Sarolangun pada tahun 2023 telah melakukan penguatan koordinasi antar stakeholder baik dari TPID Sarolangun, Satgas Pangan dan Forkompinda melalui Rapat Koordinasi TPID Kabupaten dan Provinsi hingga pusat.

Sejumlah upaya lainnya juga telah dilakukan berupa telah melaksanakan operasi pasar murah, gerakan menanam cabai merah bersama OPD dan kelompok tani / Kelompok Wanita Tani (KWT), melakukan penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan Kabupaten Bengkulu dan Rejang Lebong, mengalokasi anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) untuk pengendalian inflasi diantaranya pengembangan cabe merah sebesar Rp 986.108.000,- Kegiatan operasi pasar sebesar Rp 308.700.000,- dan Kegiatan pengendalian inflasi komoditi bawang merah, cabai merah dan telur sebesar Rp 180.466.000,-

” Kita juga telah berupaya untuk mengoptimalisasikan dana desa untuk ketahanan pangan sesuai Surat Bupati Sarolangun nomor 900/72/PMD tentang kegiatan ketahanan pangan dana desa tahun 2023,”terangnya.

Bachril Bakri juga meminta kepada seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk dapat melakukan inovasi program dan kinerja dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat serta penanganan inflasi daerah, yang difokuskan terhadap sektor pertanian, ketahanan pangan, perikanan dan peternakan.

” Fokusnya ke pertanian, ketahanan pangan, perikanan dan peternakan. Maka kita minta OPD untuk melakukan inovasi-inovasi dalam peningkatan ekonomi masyarakat melalui ketahanan pangan,” pungkasnya.(hnd)

Sumber: