Wasekjend APKASI, H. Mashuri Sampaikan Keluhan Para Bupati ke DPD RI

MUARA BUNGO, JAMBIEKSPRES.CO.ID – Bupati Bungo H. Mashuri yang juga merupakan Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mengikuti rapat bersama DPD RI, di gedung MPR-DPR RI, Jakarta, Rabu (29/03/2023).

Berbagai persoalan yang dikeluhkan oleh seluruh Pemerintah Kabupaten di Indonesia disampaikan oleh Wasekjen APKASI, H. Mashuri kepada DPD RI dalam tersebut.

Salah satu persoalan yang banyak dikeluhkan oleh Pemkab di Indonesia adalah kendala dalam penyusunan peraturan daerah atau Perda tentang pajak dan retribusi daerah.

Rapat dengar pendapat dengan DPD RI itu membahas pemberlakuan kebijakan baru terkait Pajak dan Retribusi Daerah sesuai Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023.

Didalam penyampaiannya, H. Mashuri mengatakan ada beberapa persoalan dalam mengimplementasikan UU Nomor 1 tahun 2023 tersebut, khususnya tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

"Kita berharap bahwa peraturan yang sudah disusun tentang retribusi itu bisa diberlakukan pada Januari 2024 mendatang sehingga dapat menopang dan mendukung pada kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah Kabupaten seluruh,” ungkap Mashuri.

Mashuri juga memberikan contoh bagaimana undang-undang maupun peraturan tetang retribusi daerah sektor Minerba yang merugikan banyak daerah, terutama bagi daerah penghasil.

"Contohnya batu bara, kita daerah penghasil cuma dapat dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Dulu ada namanya sumbangan pihak ketiga. Waktu itu daerah bisa dapatkan 10 ribu per ton dan bisa hasilkan ratusan miliar setahun yang masuk langsung ke kas daerah. Sekarang daerah tidak dapat satu rupiah pun selain dari bagi hasil. Sementara jalan yang rusak oleh angkutan batu bara itu adalah jalan kabupaten dan provinsi," papar Mashuri.

Mewakili para bupati yang tergabung didalam APKASI, Mashuri berharap melalui rapat dengar pendapat ini, DPD RI sebagai perwakilan daerah di senayan bisa secepatnya mencarikan solusi terhadap berbagai persoalan di daerah-daerah.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dan Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD).(aes)

Sumber: